Abdul Hakim Apresiasi Peran BPS Sebagai Penyedia Data

Abdul Hakim Anggota Komite IV DPD RI.(Foto: istimewa)
Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdul Hakim mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut senator asal Lampung itu, data-data statistik pembangunan dan ekonomi secara nasional menjadi dasar merumuskan kebijakan dan rekomendasi pengawasan kepada pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Data statistik dari BPS menjadi acuan utama pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Bagi kami sebagai anggota DPD, data tersebut bisa menjadi acuan dalam mengawasi kebijakan tersebut,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).

“Kami juga berharap BPS dapat menghimpun dan memberikan saran kepada Anggota DPD RI di lapangan agar mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya,” tambahnya.

Pria kelahiran Pandeglang, Banten, 4 September 1963 berusia 57 tahun itu menilai peran dan tugas BPS sangat besar. Dalam perolehan data pun, BPS memiliki banyak tantangan karena geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan.

“Kondisi geografis Indonesia yang berupa pulau-pulau, kemudian banyak daerah terpencil, wilayah pesisir sampai pegunungan ada, ini tantangan bagi BPS. Tapi sejauh ini sudah cukup bagus,” ucapnya.

Apalagi dikatakan Abdul Hakim di bencana pandemi dan bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia ini, data sangat diperlukan sebagai pegangan dalam mengambil kebijakan supaya efektif, efisien dan tepat.

“Sangat diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dalam menghadapi pandemi dan bencana-benacana alam yang terjadi belakangan ini,” tutur pria lulusan Universitas Lampung tersebut.

BACA JUGA :  Corona Merajalela di Babel, Alexander Fransiscus Angkat Bicara Soal Penanganan

Mantan Anggota DPR RI periode 2004-2014 itu mencontohkan betapa pentingnya data di saat pandemi ini. Salah satunya terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini, tetapi secara keseluruhan sudah cukup memadai.

“Tanpa data yang ada tentu saja pemerintah akan kesulitan dalam penyaluran bansos. Walaupun ada kekurangan di sana-sini karena data yang mungkin belum diperbarui tetapi sejauh ini sudah diminimalisir,” imbuhnya.

Dengan pencapaian data oleh BPS selama ini, Abdul Hakim optimis bisa tercapai satu data Indonesia. Peran satu data Indonesia sendiri sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan tahun 2021.

“Untuk mencapai satu data Indonesia perlu koordinasi lintas lembaga secara kuat karena perlu sinkronisasi-sinkronisasi data. Kami semua siap mendukung. Kalau sinkronisasi terwujud, satu data Indonesia akan jadi kenyataan,” tuntasnya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. (ijs/gie)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *