Abdul Rachman Thaha: SK Hutan Sosial dari Jokowi Bisa Selesaikan Konflik Lahan

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha
Bagikan:

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) meminta penerima surat keputusan (SK) perhutanan sosial, perhutanan adat, dan tanah objek reforma agraria (TORA) untuk memanfaatkan lahan tesebut sebaik mungkin. Ia juga menilai ribuan SK yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi salah satu solusi dari banyaknya konflik atau sengketa lahan.

“Kita tahu ada banyak sekali permasalahan sengketa lahan di daerah-daerah. Pemberian SK hutan sosial, hutan adat dan TORA menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah,” ungkap Abdul Rachman Thaha, Jumat (8/1/2021).

Bacaan Lainnya

ART pun menyoroti banyaknya kasus sengketa lahan yang ada, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Ia berharap pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan.

BACA JUGA :  Terobos Isolasi Daerah dengan Infrastruktur, Maria Goreti Apresiasi Kerja Pemda

“Perlu juga ditelusuri kemungkinan adanya mafia tanah dalam kasus-kasus sengketa lahan. Harus ada sebuah policy yang mempersempit ruang gerak para mafia tanah,” kata ART.

Terkait SK lahan yang diberikan kepada masyarakat, senator asal Dapil Sulawesi Tengah itu berharap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. ART menilai, ada banyak hal positif yang akan didapat masyarakat dengan pemanfaatan lahan itu.

“Penerima SK bisa mengolah lahan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomis,” ujarnya.

Adapun seremoni pemberian SK disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (7/1). Ada 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 3.442.000 hektare yang diberikan kepada 651.000 kepala keluarga (KK). Jokowi juga menyerahkan 35 SK perhutanan adat yang luasnya 37.500 hektare dan sebanyak 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

ART menilai, hutan adat juga bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan aspek agrowisata. Jika dipersiapkan dari sekarang, potensi agrowisata di hutan ada bisa dikelola untuk mendatangkan wisawatan.

“Lahan tanah adat dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya wisata adat dengan pengembangan wisata agro yang dapat direncanakan dari sekarang, sehingga usai pandemi Covid nanti bisa dikelola dengan baik,” kata ART.

Senator yang memiliki latar belakang di bidang usaha ini pun melihat ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dari lahan sosial serta lahan adat. Pemanfaatan tersebut, kata ART, bisa membantu perekonomian daerah.

“Perlu pengembangan inovasi usaha agar lahan-lahan tersebut memiliki nilai manfaat tinggi. Karena pada hakikatnya pemberian hak pengelolaan lahan sosial dan adat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

“Diharapkan ke depan pemberian SK lahan ini mengubah pendapatan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitarnya,” imbuh ART.

BACA JUGA :  Vaksin Aman, Al Malik Pababari: Masyarakat Tak Perlu Ragu

Komite I DPD RI yang salah satu bidang kerjanya adalah soal pertanahan dan tata ruang memberi apresiasi pemberian ribuan SK lahan oleh Presiden Jokowi. ART terus mendorong agar program-program serupa kian banyak dilakukan pemerintah.

“DPD RI mengharapkan program-program prorakyat seperti ini semakin banyak, khususnya untuk masyarakat di daerah-daerah. Sebab jika warganya sejahtera itu akan meningkatkan perekonomian daerah,” kata pria kelahiran Palu tersebut.

ART juga mengingatkan penerima manfaat lahan agar menjaga kepercayaan pemerintah. Ia berpesan supaya lahan sosial dan lahan hutan yang diberikan agar produktif dan tidak dipindahtangankan pengelolaannya ke pihak lain.

“Jangan sampai pemerintah sudah memberikan hak pengelolaan tapi lahannya dibiarkan nganggur, akhirnya jadi tidak produktif. Ingat juga pesan Presiden Jokowi. Jadi jangan macam-macam karena pemerintah pasti akan terus memantau perkembangan pengelolaan lahan-lahan yang diberikan,” tegas ART. (ijs/elz).

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *