Abraham Liyanto Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Korupsi: Bekerjalah untuk Rakyat

Bagikan:

Anggota Komite I DPD RI, Abraham Paul Liyanto menyoroti kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah perkembangan pusaran kasus mafia anggaran di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Dalam perkembangan kasus korupsi di Labura, KPK menyita mobil milik anak Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus (KSS). Mobil itu disita karena pembeliannya menggunakan uang hasil suap. Kharuddin sendiri merupakan tersangka kasus mafia anggaran pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018.

“DPD RI meminta KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi di lingkup Pemkab Labura agar jangan sampai berlarut-larut,” ujar Abraham, Kamis (7/1/2021).

Dalam pusaran kasus korupsi mafia anggaran di Labura, Kharuddin alias Haji Buyung diduga menyuap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Rifa Surya. Suap diduga terkait pengajuan DAK) untuk tahun anggaran 2018 melalui program e-Planning. Total permohonan DAK sebesar Rp 504.734.540.000.

Abraham pun meminta para kepala daerah untuk tidak bermain-main terhadap anggaran. Ia mengingatkan amanah yang harus diemban kepala daerah untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana khusus untuk mendanai kegiatan skala prioritas, seharusnya amanah itu dijalankan dengan baik apalagi di masa pandemi seperti ini,” ucap Abraham.

Senator asal Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pun mengajak serta seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah di daerahnya masing-masing. Abraham menyebut, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjadikan Pemda bekerja secara transparan.

“DAK itu diambil dari APBN, dengan kejadian ini DPD mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dana APBN termasuk di dalamnya dana untuk kegiatan yang berskala prioritas,” tutur Ketua KADIN NTT tersebut.

BACA JUGA :  Warga Diminta Lapor Bila Lihat Polisi ke Tempat Hiburan dan Mabuk

Kasus mafia anggaran ini melibatkan sejumlah pihak. KPK lebih dulu menangkap dan menahan anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, seorang perantara, pihak kontraktor, dan Yaya Purnomo yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Kemenkeu. KPK juga menangkap anggota DPR periode 2014-2019 Sukiman, seorang pejabat di Pemkab Pegunungan Arfak Papua, hingga Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Abraham mengatakan, Komite I DPD yang salah satu tugasnya adalah pengawasan dalan bidang hukum akan terus mengawal penanganan kasus korupsi di daerah. Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk bekerja secara jujur.

“Jabatan adalah amanah. Bekerjalah untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan diri sendiri,” tegas Abraham. (ijs/elz).

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *