Ada PSBB Jawa-Bali, Komite IV DPD Minta Pemerintah Berdayakan Kalangan Usaha

Foto Ilustrasi: Rapat DPD-RI
Bagikan:

Kalangan usaha menilai Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa-Bali akan menghambat pemulihan ekonomi nasional (PEN). Komite IV DPD RI meminta pemerintah memberi insentif atau memberdayakan para pelaku usaha yang banyak terkena imbas pandemi virus Corona (Covid-19).

“PSBB Jawa-Bali akan berakibat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang baru saja hendak menggeliat di awal tahun 2021,” ungkap Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto, Kamis (7/1/2021).

Bacaan Lainnya

PSBB Jawa-Bali diberlakukan lantaran laju penambahan kasus Corona yang tinggi. Pembatasan mikro di sebagian Jawa dan Bali itu mulai berlaku pada 11-25 Januari 2021.

BACA JUGA :  Jenazah Covid-19 Hilang dari Makamnya

Adapun yang diatur dalam PSBB Jawa-Bali adalah pembatasan tempat kerja dengan menerapkan work from home 75%. Kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, serta pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan dan restoran hanya sampai pukul 19.00.

Pemerintah juga memberi batasan pelanggan restoran dengan kapasitas 25% untuk dine in, dan sisanya take away atau delivery. Tempat ibadah juga hanya dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas serta penghentian sementara fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya. Kapasitas dan jam moda transportasi juga akan diatur.

Sukiryanto menilai pembatasan-pembatasan tersebut akan semakin menyulitkan para pelaku usaha. Komite IV DPD yang membidangi ekonomi dan UMKM berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi sektor usaha yang vital.

“Kami harap pemerintah tetap memperhatikan sektor yang vital dalam pergerakan ekonomi riil di masyarakat agar UMKM tetap dapat beroperasi di tengah pandemi,” kata Sukiryanto.

Badan Pusat Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) berharap kepada pemerintah agar memberi insentif kepada dunia usaha, khususnya pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah diminta membuat kebijakan khusus bagi para pengusaha yang terdampak PSBB Jawa-Bali.

Komite IV DPD RI menilai pemerintah punya tanggung jawab terhadap para pelaku usaha yang menjadi korban atas kebijakan PSBB Jawa-Bali. Sukiryanto mengimbau pemerintah agar memberi solusi atas permintaan kelompok usaha.

BACA JUGA :  BPOM Resmi Terbitkan Izin Darurat Vaksin AztraZaneca, Efikasi 62 Persen

“Pemerintah perlu memberikan insentif. Bisa berupa bantuan sosial atau bantuan modal usaha. Pemerintah sendiri sudah memiliki program BLT UMKM, tapi kami harapkan ada program-program lain yang sifatnya memberdayakan pelaku UMKM sehingga usahanya masih bisa terus berjalan,” papar senator asal Dapil Kalimantan Barat itu.

Pelaku usaha juga meminta pemerintah membuka pintu untuk memberi izin operasi kepada perusahaan-perusahaan di luar listing sektor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB Jawa-Bali. Komite IV menilai pemerintah bisa mempertimbangkan mengizinkan operasional sektor usaha di luar listing yang diperbolehkan itu selama protokol kesehatan dijalankan secara ketat.

“Komite DPD RI meminta pemerintah merespons harapan pelaku UMKM agar  pemerintah tetap memberikan izin operasional agar terdapat keseimbangan antara penanganan Covid dan pemulihan ekonomi,” kata Sukiryanto.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *