Ahmad Bastian Harap Sengketa Pilwalkot Bandar Lampung Tak Berlarut-larut

Bagikan:

Bandar Lampung – Hasil Pemilihan wali kota (Pilwalkot) Bandar Lampung masih menjadi sengketa di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul didiskualifikasinya pemenang pilkada tersebut, Eva Dwiana-Deddy Amarullah oleh KPU. Anggota Komite I DPD RI, Ahmad Bastian berharap agar sengketa Pilwalkot Bandar Lampung bisa segera usai.

“Saya berharap agar permasalahan Pilwalkot Bandar Lampung tidak berlarut-larut sebab bisa berdampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujar Ahmad Bastian, Rabu (20/1/2021).

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, sengketa pilkada kota Bandar Lampung pasca-pilkada serentak 2020 lalu masih belum final dan berlanjut ke MA dan MK. Hal ini berawal dari keputusan KPU yang mendiskualifikasi pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah atas rekomendasi Bawaslu.

Eva Dwiana-Deddy Amarullah dianggap telah melakukan pelanggaran Pilkada secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif). Dugaan pelanggaran disebut bukan dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 itu namun dilakukan oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, yang merupakan suami dari Eva Dwiana.

BACA JUGA :  Ahmad Bastian Minta Pemda Pantau PNS Agar Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Long Weekend 5

“Untuk permasalahan yang menjadi sengketa, kita serahkan kepada MA dan MK. Kami hanya mendorong agar sengketa Pilwalkot Bandar Lampung ini segera diputus agar tidak berdampak terhadap jalannya pemerintahan di Bandar Lampung mendatang,” sebut Bastian.

Herman HN yang sudah dua periode menjadi Wali Kota Bandar Lampung akan mengakhiri masa jabatannya pada Februari 2021. Bastian menyebut, sengketa Pilwalkot Bandar Lampung yang hingga jelang akhir Januari ini belum juga selesai berpotensi mempengaruhi pemerintahan Bandar Lampung.

“Jika sengketa berlarut-larut dan tak kunjung selesai, maka akan terjadi kekosongan pimpinan di Bandar Lampung. Ini yang harus dihindari karena pasti dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat,” tutur senator dapil Lampung itu.

Saat ini, sengketa Pilwalkot Bandar Lampung masih berproses di MA dan MK. Sebagai pemenang pilkada, Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang dituduh melakukan politik uang dan penggunaan APBD untuk dana kampanye tidak terima sehingga mengajukan gugatan ke MA melawan putusan KPU.

Sementara itu lawan mereka, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang merupakan petahana wakil wali kota Bandar Lampung mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan Eva-Deddy. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo merupakan peraih suara kedua di Pilwalkot Bandar Lampung.

“Kita harapkan semua pihak dapat menerima apapun putusan yang akan ditetapkan nantinya,” kata Bastian.

Dugaan pelanggaran TSM yang menjerat Eva Dwiana-Deddy Amarullah terkait dengan pembagian bansos Corona berupa beras sebanyak 5 kg yang dibagikan kepada warga Bandar Lampung. Dalam persidangan diungkap, pembagian beras itu disisipi pesan khusus agar warga memilih istri Wali Kota Herman HN, Eva Dwiana.

Saksi juga menyebut ada pembagian uang Rp 200 ribu kepada 100 kader PKK di setiap kelurahan. Untuk diketahui, Eva menjabat sebagai Ketua PKK Kota Bandar Lampung. Pasangan tersebut pun dituduh melibatkan ASN seperti Camat, Lurah, RT dan Linmas untuk membantu kemenangannya.

Fakta di persidangan juga mengungkap adanya penghentian bansos Corona kepada warga yang menolak memilih Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Ada juga disebutkan penggunaan APBD untuk fasilitas rapid test gratis bagi seluruh saksi paslon nomur urut tiga itu.

Ahmad Bastian pun yakin MA dan MK akan memberikan keputusan yang adil untuk semua pihak. Ia berharap agar sengketa tersebut tidak mengganggu proses pergantian pimpinan di Bandar Lampung.

“Kita menunggu keputusan MA dan MK yang nantinya akan dijalankan KPU untuk menentukan siapa pasangan calon terpilih. Dengan demikian, pemerintahan di Bandar Lampung berjalan sebagaimana mestinya,” sebut Bastian.

BACA JUGA :  Pengamat: Gubernur NTB Sudah Penuhi Kriteria Jadi Capres/Cawapres 2024

Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya terkait dengan masalah Pemerintahan Daerah itu memastikan akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini. Bastian berharap agar sengketa Pilwalkot Bandar Lampung bisa selesai sebelum masa jabatan Wali Kota Herman HN habis.

“Sehingga siapapun pasangan calon yang nantinya diputuskan sebagai pemenang bisa dilantik sesuai jadwal seharusnya,” ucap mantan Anggota DPRD Lampung Selatan tersebut.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita dalam berdemokrasi dan diharapkan masalah ini jangan sampai mengganggu roda pemerintahan,” tambah Bastian. (ijs/elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *