Ahmad Bastian Sambut Baik Kemendagri Jemput Bola Proses e-KTP PMKS Permudah Bansos

Bagikan:

JAKARTA- Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian memberi apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjemput bola memproses KTP elektronik (e-KTP) bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Langkah Ditjen Dukcapil Kemendagri yang bekerja sama dengan Kemensos memproses e-KTP warga marginal agar penyaluran bansos jadi lebih mudah patut diapresiasi. Ini bentuk program yang pro-rakyat kecil,” ungkap Ahmad Bastian, Jumat (15/1/2021).

Bacaan Lainnya

Adapun layanan perekaman data e-KTP dilakukan kepada 136 warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos pada Rabu (13/1). Perekaman data PMKS itu dilakukan atas dasar permintaan Mensos Tri Rismaharani yang merasa pihaknya kesulitan memberikan bansos kepada kelompok marginal.

BACA JUGA :  Ahmad Bastian Soal Program Calon Kapolri Terkait Pam Swakarsa: Beda dengan Masa Lalu

Hal tersebut lantaran pemberian bansos kepada masyarakat saat ini dilakukan berbasis data dari nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam e-KTP. Pendataan bebasis e-KTP ini membuat Kemensos kesulitan menjangkau PMKS yang tidak memiliki e-KTP.

“Dengan program Dukcapil, Kemensos bisa mulai mendata warga dari kelompok marginal sebagai penerima bansos,” kata Bastian.

Senator asal daerah pemilihan (Dapil) Lampung itu pun mendorong Dukcapil Kemendagri meneruskan program pembuatan e-KTP kepada warga dari kelompok marginal. Bastian menyebut, proses pembuatan e-KTP bisa dilakukan dari lingkup paling kecil.

“Pihak kecamatan bisa bekerja sama dengan Dinsos yang biasa mengurus PMKS ini ya. Kemudian bisa dicek apakah mereka ini sudah pernah melakukan perekaman e-KTP. Kalau sudah kan tinggal cetak, tapi kalau belum bisa dimulai dari proses perekaman,” ucapnya.

Bastian meminta warga marginal dilayani secara baik. Untuk diketahui, PMKS tidak boleh tinggal dan menggunakan alamat di bedeng untuk bisa mendapat e-KTP. Warga marginal juga tidak boleh menggunakan alamat daerah terbuka hijau, kolong jembatan, dan kantor pemerintahan.

Meski begitu, Bastian meminta agar petugas terkait melakukan pendekatan humanis agar tidak terjadi penolakan.

“Warga marginal ini harus dilayani dengan baik, jangan sampai ada perbedaan dalam memberikan pelayanan. Selain itu validitas data harap diperhatikan,” tegas Bastian.

BACA JUGA :  Ahmad Bastian Harap Sengketa Pilwalkot Bandar Lampung Tak Berlarut-larut

Sementara itu pihak Kemensos yang hendak menyalurkan bansos diharapkan bisa lebih sabar dalam menghadapi warga marginal. Bastian mengatakan, sosialisasi terhadap PMKS harus sering-sering dilakukan.

“Banyak PMKS yang tidak mengerti bagaimana mengurus bansos. Ada yang takut dikira suruh bayar, atau takut akan ditangkap. Ini yang harus jadi perhatian pihak Kemensos. Harap diingat, mereka juga rakyat kecil meski tergolong dalam kaum marginal,” ungkapnya.

Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan Kependudukan akan memberi pengawalan terhadap pendataan terhadap kelompok marginal.

“Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan pemerintah, apapun status sosial mereka,” tutup Bastian. (ijs/elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *