Alexander Fransiscus Minta Satgas Covid Perketat Pengawasan Pendatang di Babel

Bagikan:

Pangkalpinang – Sebanyak 12 pendatang asal Lampung diamankan saat masuk Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) karena menggunakan hasil swab rapid antigen palsu. Anggota DPD RI Dapil Babel, Alexander Fransiscus meminta Satgas Penanganan Covid untuk mengetatkan pengawasan.

“Satgas Covid di tiap-tiap daerah harus ketat melakukan pengawasan. Petugas harus melakukan pemeriksaan seketat mungkin agar pemalsuan surat hasil pemeriksaan Corona tidak semakin marak,” ujar Alexander Fransiscus, Rabu (19/1/2021).

Alexander pun meminta kepada penegak hukum agar membantu Satgas Penanganan Covid mengenai pemalsuan surat hasil tes Corona. Peran serta aparat dibutuhkan untuk memberantas tindakan ilegal sejak dari hulu.

“Kami harapkan aparat memberantas tindak pemalsuan surat tes swab palsu dengan melakukan pemeriksaan sejak awal karena surat hasil tes Corona palsu dapat membahayakan orang lain apabila pemegang surat tersebut ternyata positif Corona,” ucap Alexander.

Sebanyak 12 penumpang yang membawa surat swab antigen palsu diamankan Satgas Covid saat tiba di Pelabuhan Tanjungkalian Muntok, Bangka Barat pada Senin (18/1) sore. Mereka mengantongi hasil rapid test antigen dari sebuah klinik di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel). Belakangan diketahui, klinik tersebut sudah lama tidak beroperasi.

Menurut pengakuan 12 orang itu, mereka tidak pernah menjalani pengambilan sampel cairan hidung yang menjadi syarat mutlak rapid test antigen. Mereka mendapat surat antigen palsu dari pihak travel dengan membayar sejumlah uang, yang sudah termasuk tiket perjalanan. Alexander meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

“Harus diberikan sanksi yang berat jika terbukti biro travel tersebut mengeluarkan surat swab palsu. Harus ada penertiban terhadap oknum-oknum yang melakukan pemalsuan surat pemeriksaan tes Covid,” tegas salah satu senator muda ini.

BACA JUGA :  Formasi CPNS Guru Ditiadakan, Anggota DPD RI Tamsil Linrung: Ciderai Rasa Keadilan

Untuk diketahui, surat keterangan hasil swab antigen bisa dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan (faskes) yang memiliki layanan. Hanya saja yang sering menjadi kendalanya adalah pendataan yang tidak terkontrol karena tidak tercatat di database Satgas.

Alexander pun meminta kepada Satgas Penanganan Covid untuk membuat program yang bisa memuat faskes-faskes legal dan terpercaya terdaftar di database Satgas. Satgas bisa menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat aplikasi atau program mengenai pencatatan database faskes.

“Supaya hasil keterangan rapid test terkontrol dan bisa dipastikan valid, harus ada program terpusat yang dimiliki satgas soal faskes-faskes pelayanan yang bisa mengetes dan mengeluarkan surat hasil tes Corona,” saran Alexander.

“Untuk membangun infrastruktur program digital, Satgas bisa bekerja sama dengan pihak Kominfo. Jika ada database terpusat dan terstruktur, maka bisa diketahui apakah surat hasil tes Corona dikeluarkan oleh lembaga atau faskes yang kompeten atau tidak,” tambah anggota Komite II DPD RI itu.

Pemerintah juga disarankan melakukan penertiban faskes penyedia layanan tes Corona dengan mengeluarkan regulasi yang jelas. Harus ada kepastian hukum yang mengatur lembaga atau faskes yang boleh maupun dilarang mengeluarkan hasil tes Corona.

“Harus ada regulasi untuk faskes penyedia layanan tes Covid. Ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan tindakan ilegal,” sebut Alexander.

Kasus pemalsuan surat hasil pemeriksaan Covid banyak ditemukan lantaran masyarakat takut memeriksakan diri sebelum mereka melakukan perjalanan. Padahal pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada virus yang ikut berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain.

Alexander meminta agar Satgas dan Pemda menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memenuhi syarat-syarat sebelum berpindah wilayah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak perlu takut melakukan pengetesan.

BACA JUGA :  Pejabat Publik dan Tokoh Agama Kelompok Awal Disuntik Vaksin

“Sosialisasi soal peraturan penggunaan surat tes antigen serta hukuman pidana bagi pelaku pemalsuan harus lebih digalakkan lagi. Masyarakat juga jangan takut, karena dengan melakukan pemeriksaan, kita justru menjadi lebih aman dari bahaya Covid,” pungkas Alexander. (ijs/elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *