Amien Rais Menuding Pemerintah Dan Polisi Telah Melakukan Tipu Daya Politik

Bagikan:

Jakarta – Kasus penembakan aktivis Front Pembela Islam (FPI) dan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) memancing reaksi politikus senior, Amien Rais. Bersama sejumlah tokoh, ia menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi politik nasional dalam beberapa waktu terakhir.

“Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan tipu daya politik yang sesungguhnya memecah atau membelah bangsa. Yang kedua, jangan diberi ruang pada komunisme,” kata Amien dalam konferensi pers bersama yang digelar di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Bersamanya hadir pula beberapa tokoh antara lain Muhyiddin Junaidi, Abdullah Hehamahua, Refly Harun, Abdul Chair, Buchori Muslim, Ansufri Sambo, Neno Warisman, dan Gamari Sutrisno.

Seperti biasa, Amien Rais menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Ia menuding pemerintah dan polisi telah melakukan tipu daya politik dan untuk itu harus segera disudahi. “Selain itu jangan beri ruang untuk komunisme,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding, para petinggi negeri telah condong ke dalam pengaruh pemerintah Beijing. Untuk itu ia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mundur. “Jika tidak mau mundur, sebaiknya Pak Jokowi melakukan rekonstruksi ulang guna memperbaiki segala kelemahan pemerintah,” katanya dengan nada berapi-api.

Pada kesempatan yang sama, mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menuding pemerintahan telah berwujud tirani. “Ciri negara kekuasaan adalah pemimpinnya itu penguasa, sementara negara hukum pemimpinnya itu negarawan,” tandasnya.

Dia menuding kasus kematian enam laskar FPI pada 7 Desember di KM 50 merupakan indikator negara kekuasaan. “Jadi negara penguasa ya seperti Firaun yang akhirnya kemudian ditelan laut,” kata Abdullah di kesempatan sama.

Para tokoh yang hadir dalam forum terbuka ini menuntut dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus FPI, agar peristiwa ini menjadi terang.

TGPF ini nantinya bersama-sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Amnesty Internasional agar membuka sampai ke akar-akarnya. (zak/IJS)

Bagikan:
BACA JUGA :  Kominfo : Hoaks Soal Vaksin dan Pandemi Kian Bertambah Sampai Saat Ini
Editor: Ian

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *