Anak Buah Irjen Napoleon Akui Mendapat Perintah Urus Red Notice Djoko Tjandra

Bagikan:

Dalam lanjutan persidangan kasus suap mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus Djoko Tjandra yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/12/2020), Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai menghadirkan saksi-saksi kunci.

Kali ini, JPU menghadirkan saksi Kepala Bagian Komunikasi International (Kabag Kominter) Interpol pada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri, Kombes Pol Bartholomeus I Made Oka.

Bartholomeus I Made Oka merupakan anak buah dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Mabes Polri.

Dalam kesaksiannya, Bartholomeus mengakui terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte pernah memerintahkan mengurus perpanjangan status red notice terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra .

Bartholomeus membeberkan, Irjen Pol Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter pernah memerintah Bartholomeus untuk mengurus perpanjangan status red notice Djoko Tjandra ke kantor pusat The International Criminal Police Organization (Interpol).

Seingat Bartholomeus, perintah disampaikan Napoleon setelah ada surat dari Interpol yang berpusat di Lyon, Prancis, pada awal 2019 tentang masa berlaku red notice Djoko Tjandra. Napoleon memerintahkan Bartholomeus untuk membalas surat tersebut.

Surat balasan yang dibuat itu untuk kepentingan pengajuan perpanjangan red notice Djoko Tjandra.

“Jadi waktu itu kami diperintah Pak Kadivhubinter untuk menerbitkan permohonan pengajuan red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra,” kata Bartholomeus di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Penasihat hukum Napoleon Bonaparte yang penasaran dengan keterangan Bartholomeus lantas menanyakan, apakah ada perintah langsung dari pimpinan Polri untuk perpanjangan status red notice Djoko Tjandra atau tidak.

Bartholomeus pun menjelaskan, bahwa pengajuan atas perpanjangan red notice Djoko Tjandra tersebut, kantor pusat Interpol di Lyon tidak langsung merespons. Bartholomeus membeberkan, surat permohonan tadi baru ditanggapi Interpol sekitar dua atau tiga pekan kemudian.

BACA JUGA :  Temuan KPAI: Belajar Jarak Jauh Picu Perkawinan Dini bagi Siswa

Interpol menyampaikan, sambung Bartholomeus, bahwa pengajuan yang disampaikan itu masih belum memiliki kelengkapan persyaratan.

“Jawaban Lyon, red notice tersebut belum bisa diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang. (Persyaratan) data pribadi setahu saya. Jadi red notice masih belum diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang,” bebernya.

Bartholomeus menyampaikan, kekurangan persyaratan tersebut karena pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melengkapi syarat-syaratnya. Sebabnya, Kejagung merupakan penegak hukum yang berwenang dalam penanganan Djoko Tjandra yang berstatus terpidana korupsi Cassie Bank Bali. Bahkan hingga kini, sambung Bartholomeus, data tersebut belum dipenuhi Kejagung. “Setahu saya sampai saat ini belum dipenuhi,” katanya.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *