Anarki Di Media Sosial dan Pentingnya Penerapan Etika Diskursus

Bagikan:

Tak dapat dimungkiri bahwa keberadaan media sosial membawa manfaat yang luar biasa besarnya bagi kehidupan.  Komunikasi antara manusia, keluarga, dan individu, semakin mudah dan luas, bersifat seketika dan  tanpa mengenal batas.

Berkat media berbasis internet, sektor usaha online semakin maju. Pertumbuhan bisnis start-up dan e-commerce semakin signifikan. Akses informasi dan komunikasi sangat dimudahkan dengan kehadiran flatform media sosial seperti twitter, facebook, instagram, youtube,  whatsapp, dan sebagainya.

Hal ini semakin mempermudah para  natizen untuk memposting karya dan bentuk ekpresinya. Tersedia ruang publik yang luas, yang memungkinkan warga  berinteraksi dengan lebih leluasa. Bahkan, bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh layanan publik dapat menyampaikan petisi lewat platform petisi online change.org.

BACA JUGA :  Nadiem Makarim Minta Pemda Di 3T Segera Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan pengguna media sosial, yang telah melebihi separuh dari penduduk Indonesia, muncul berbagai masalah baru yang mengkuatirkan, yakni munculnya berbagai bentuk anarki di media sosial tersebut. Bentuk anarki dapat  berupa ujaran kebencian (hate speech) bernada SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Bahkan lebih dari itu, masalah-masalah sepele yang membawa dampak buruk akibat pola respon yang salah.

Para pemiliki akun media sosial, yang disebut sebagai natizen, tak sedikit yang memiliki kebiasaan menyerang pribadi dan berbicara isu sensitif. Bahkan diantara mereka, ada yang berprofesi sebagai buzzer,  semacam pasukan bayaran untuk mendukung kepentingan pihak tertentu.

Tak jarang mereka mereka memproduksi dan menyebarkan informasi hoax,  berita palsu, fitnah,  ujaran kebencian, dsb. Memproduksi berita tanpa ricek dan sengaja mambuat framing yang merugikan pihak lain.

Tak mudah mengatasi masalah seperti ini, bahkan level negara sekalipun mengalami kesulitan. Di samping karena sifat teknologi yang virtual, juga karena begitu banyaknya pengguna.  Bahkan pemerintah telah mengadakan instrumen hukum, seperti  undang-undang dan pengadaan badan khusus yang menangani kejahatan di internet, tetapi masalah belum sepenuhnya bisa dikendalikan.

BACA JUGA :  Tiga Menteri Keluarkan SKB Penggunaan Seragam Pelajar Di Sekolah

Begitu banyak masalah yang sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum, dan dibawah ke meja hijau. Bahkan,  mungkin saja jumlah masalah yang belum terungkap jauh lebih banyak,  seperti fenomena gunung es, namun tak dilaporkan. Tergantung dari kondisi dan persepsi masing-masing, ada yang menilai serius, sebagian menggapnya biasa saja atau wajar-wajar saja.

Penegakan hukum memang tak dapat sepenuhnya diharapkan. Perlu solusi yang bersifat fundamental dan jangka panjang. Barangkali  diperlukan semacam literasi media sosial. Bagaimana mengajarkan kepada warga net yang jumlahnya jutaan tersebut tentang etika diskursus di media sosial. Bahkan mungkin semacam gerakan penyadaran agar tercipta prilaku yang saling menghargai dalam interaksi di media sosial.

Tidak masalah muncul perdebatan atau suasana diskursif di media sosial, sepanjang masih bersifat bersifat rasional dan argumentatif. Kesepahaman adalah tujuan dari kehadiran komunikasi. Untuk itu,  warga net dapat harus dapat berkomunikasi dengan efektif dan yang terpenting lebih menunjukkan sikap dewasa.

Jurgen Habermas, seorang pemikir mazhab Frankfurt,  berpendapat bahwa etika diskursus adalah  mengandaikan kedewasaan dan otonomi masing-masing peserta komunikasi. Masing-masing peserta komunikasi diharapkan mengambil peran  di ruang publik,  komunikasi yang bisa menghasilkan konsensus. Bukan melalui pemaksaan, intimidasi, kekerasan,   melainkan melalui argumentasi yang cerdas dan reflektif.(Poepowardoyo & Seran; 2016).

BACA JUGA :  Siapkan Pembelajaran Tatap Muka, Kemendikbud Pastikan Mahasiswa Dapat Vaksinasi Covid-19

Etika diskurus berkaitan dengan klaim-klaim kesahihan, yaitu bagaimana cara setiap  individu merespon atau membangun argumentasi (Hardiman, 2011). Konsep ini menekankan pada pentingnya manusia mengatur perilaku untuk menjadi semakin rasional. Dimana manusia dituntut untuk semakin memiliki kemampuan  untuk membangun kesepahaman secara intersubjektif.

Intinya, interaksi di media sosial perlu menginternalisasi prinsip-prinsip etika diskursus tersebut. Tujuannya agar komunikasi di media sosial tidak berdampak negatif, menciptakan perpecahan, disintegrasi sosial. Interaksi  warga perlu etika prilaku yang bisa dipatuhi bersama.

Dalam bukunya, Communication and the Evolution of Society (1979) Habermas membuat idealisasi komunikasi sebagai berikut:

“[1] kebebasan setiap orang untuk mengatakan / berbicara (uttering) tentang sesuatu yang secara rasional dapat dipahami; [2] menyatakan sesuatu (something) yang dapat dimengerti tanpa memaksa kepada pihak lain sebagai lawan bicara; [3] meyakinkan diri sendiri (himself bahwa melalui pernyataan [1] dan [2] dirinya sendiri bisa mengerti, dan [4] akhirnya bersama-sama penutur dan lawan bicara dapat sampai pada pemahaman satu sama lain. Terpenuhinya syarat-syarat di atas memungkinkan penutur dan lawan bicara saling mengerti (Verstandigung) sebagai alasan untuk mencapai kesepakatan.”(Einverstandis) (Poespowardoyo: 2010,  Hadiman 2009)

Berdasarkan uraian tersebut, Habermas merumuskan teori praksis komunikasi sebagai teori mengenai prosedur penguniversalan norma moral, yaitu etika diskurus. Prinsip etika diskursus adalah keberlakuan universal sebuah norma moral harus didasarkan kesepakatan universal atau prinsip (U) yang berbunyi:

“Sebuah norma hanya boleh dianggap sah apabila akibat-akibatnya dan akibat-akibat sampingannya dapat disetujui setiap orang  demi tercapai kepentingannya (sebab akibat tersebut lebih baik dibandingkan alternatif-alternatif lain yang tersedia dijadikan norma).”

Prinsip (U) tersebut diambil dari pembicaraan bersama secara aktual (practical discourse) sehingga Habermas menurunkan prinsip etika diskursus (D) berdasarkan prinsip (U) sebagai berikut:

“Hanya norma-norma yang diklaim sahih disepakati (atau dapat disepakati) oleh semua yang bersangkutan dalam kapasitas mereka sebagai partisipan dalam sebuah sebuah diskursus praktis”

Prasayarat komunikasi yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai konsensus rasional yang diterima secara umum adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mampu berbicara dan bertindak diizinkan mengambil bagian dalam pembicaraan bersama, yaitu:(a) Setiap orang diizinkan untuk mempersoalkan atau menerima apapun yang dibicarakan; (b) Setiap orang diizinkan untuk menyatakan pendapatnya tentang apapun dalam pembicaraan bersama; (c) setiap orang diizinkan untuk menyatakan sikap, keinginan dan kebutuhannya.

  1. Tidak ada orang yang dihalangi berpendapat menyangkut hak-haknya seperti yang disebut dalam (1) dan (2), baik oleh tekanan di dalam proses pembicaraan maupun oleh tekanan dari luar”.

Apabila ruang publik memenuhi syarat-syarat, norma-norma serta etika diskurus, maka proses komunikasi di ruang publik akan melahirkan transformasi kesadaran dan transformasi sosial. Di satu sisi pengekangan, pembatasan, tidak akan terjadi. Di sisi lain, komunikasi juga dapat dilakukan secara bertanggungjawab, saling memahami, saling peduli, saling berempati, oleh masing-masing peserta komunikasi. Tidak seperti sekarang, komunikasi di media sosial dipenuhi anarki.

 

*Ilham Paulangi, Praktisi dan Magister Komunikasi, Jakarta.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *