Anggaran Rp33 T untuk Subsidi Pupuk, Jokowi Merasa Ada yang Janggal

Pupuk Subsidi Pemerintah
Pupuk Subsidi Pemerintah (Foto: Monitor)
Bagikan:

Jakarta – Presiden Joko Widodo merasa tak ada perbaikan signifikan dari hasil produksi pertanian di Indonesia. Jokowi mengungkapkan, kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang tak membuahkan hasil yang  baik untuk negara.

Jokowi menambahkan, pemerintah Indonesia telah memberikan alokasi dana sebesar Rp33 triliun untuk subsidi pupuk kepada petani. Akan tetapi, hal tersebut masih belum mendapatkan hasil maksimal.

Bacaan Lainnya

“Bila negara sudah mengeluarkan Rp33 triliun dalam kurun waktu 10 tahun, lantas keuntungan kepada negara apa? Apakah produksi Indonesia melompat naik? Angka tersebut sangat besar sekali,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian, Senin (11/1/2021).

“Saya meminta hal ini supaya segera dievaluasi. Saya merasa hal ini ada yang salah. Saya berulang kali meminta lembaga terkait untuk mengevaluasi kinerja ini,” ujarnya.

Presiden RI meminta Kementerian Pertanian tidak lagi terjebak dalam mengurusi permasalahan lama yang sejatinya tidak memberi keuntungan bagi negara.

Jokowi menyarankan, Kementan mulai fokus untuk menganggarkan pembukaan lahan yang luas. Hal ini untuk pengembangan komoditas tertentu dan penerapan teknologi pertanian.

“Bila kita sudah meningkatkan produktivitas dan terobosan baru, dengan begitu harga bisa bersaing dengan negara lain. Itu baru benar dilakukan oleh Kementan,” ungkapnya.

“Bila kita mengeluarkan uang subsidi pupuk dalam jumlah besar namun tidak ada lompatan dalam produksi, maka ada yang salah dalam pembagiannya. Ada yang tak benar di sektor ini,” ujar Jokowi.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian mencatat, pada 2017, Kementan mengalokasikan subsidi Rp 31,33 triliun untuk program subsidi pupuk bagi petani dengan perhitungan subsidi Rp 3.010 per kilogram.

BACA JUGA :  Kenali 12 Modus Korupsi Kepala Desa Versi ICW

Tercatat pada tahun 2018, anggaran subsidi pupuk turun menjadi sebesar Rp 28,5 triliun. Tak hanya itu, Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dengan anggaran sebesar Rp 29 triliun pada 2019. Yang terbaru, pada tahun 2020, alokasi pupuk subsidi menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau sebesar Rp 29,7 triliun.

Tidak hanya itu, Jokowi mengimbau, Kementan agar lebih berhati-hati dalam distribusi barang antar negara dan pembatasa mobilitas warga serta distribusi pangan dunia.

Ia mengungkapkan, Kementan harus berusahan memenuhi kebutuhan pangan 273 penduduk Indonesia. Untuk itu, Jokowi menyarankan  pengelolaan pangan dan pembangunan dalam sektor pertanian harus tetap menjadi perhatian serius dan detail.

“Untuk mengatasi masalah ini harus menggunakan skala yang lebih luas. Kita harus membangun sistem dan program pertanian berbasis economic of scale. Saya juga meminta kepada Kementan untuk mendorong food estate dan harus segera diselesaikan secepat mungkin,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengharapkan, program food estate supaya segera terealisasi dan diselesaikan tahun ini di Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila program ini terlaksana, maka tahapan evaluasi yang ada di lapangan bisa terselesaikan.

“Bila program food estate yang ada di Provinsi Kalteng berhasil, maka provinsi lainnya bisa mencontoh dan mengikutinya. Itu yang kami harapkan dari pihak pemerintah,” ujar Jokowi.

Pemerintah Indonesia menginginkan cara pembangunan pertanian melalui skala luas dan menggunakan teknologi sehingga harga pokok produksi bisa bersaing dengan komoditas negara lain.

Dalam sambutannya, Presiden RI turut menyampaikan apresiasinya terkait adanya pertumbuhan positif pada sektor pertanian terutama pada peningkatan ekspor komoditas pertanian.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *