Anies Keluarkan Pergub Baru, Standar Masker Persulit Warga DKI?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pilpres 2024
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan disela-sela penandatanganan kerja sama (MOU) proyek pembangunan MRT fase 2A. (Foto: M Risyal Hidayat)
Bagikan:

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Penanganan Covid-19. Peraturan ini menjadi bagian pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan mulai 11 sampai 25 Januari 2021.

Di dalam Pergub Pasal 3 tertulis ada dua standar masker yang wajib digunakan masyarakat saat berada di wilayah DKI Jakarta. Adalah masker bedah dan masker kain.

Ada tiga kriteria untuk standar masker bedah. Yang pertama, efisiensi filtrasi terhadap bakteri lebih besar atau sama dengan 98 persen. Kedua, efisiensi filtrasi partikel lebih besar atau sama dengan 98 persen. Ketiga, ketahanan terhadap cairan minimal 120 mmHg.

Sedangkan ada lima kriteria standar masker kain. Pertama, menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit dua lapis. Kedua, menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis yang panjang untuk diikatkan ke belakang kepala sehingga masker bisa pas di wajah dan tidak kendur.

Yang ketiga, kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar. Keempat, mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran. Kelima, mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Sedangkan dalam pasal 6 Pergub tertulis, masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai standar akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250 ribu.

Melihat hal tersebut, Trubus Radiansyah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti menilai Pergub Nomor 31 Tahun 2021 ini mengeksploitasi masyarakat Jakarta karena tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Pencari Katak Tewas Kesetrum Jebakan Babi, Pemilik Lahan Diciduk Polisi

“Warga yang kurang mampu mulai kesulitan untuk bertahan hidup dan bansos dari Pemprov DKI tak bisa membantu banyak. Menurut saya, peraturan baru ini akan mengekploitasi masyarakat. Bila ada peraturan baru, Pemprov DKI supaya menyiapkan masker gratis untuk warga,” ungkapnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (12/1).

“Bila melihat skala yang lebih luas, saya malah melihat pergub ini ada kepentingan bisnisnya. Itu menurut sudut pandang saya pribadi,” katanya.

Trubus menambahkan, Pemprov DKI Jakarta ingin menutup ruang bagi UMKM melalui Pergub ini. Pasalnya, selama ini masker kain biasa diproduksi oleh UMKM.

“Pergub ini, secara tidak langsung akan mematikan UMKM yang sudah membuat masker sebelumnya. Ini menurut pandangan saya,” tuturnya.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *