Awal 2021 Pemerintah Sudah Bidik Utang Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (foto: IJS Media Network)
Bagikan:

Jakarta – Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintah menargetkan memperoleh utang baru Rp342 triliun melalui lelang Surat Berharga Negara (SBN) hingga kuartal I 2021.

Berdasarkan kalender penerbitan SBN di Kemenkeu, lelang akan dilakukan setiap pekan. Rencanannya lelang ini akan dilaksanakan dari Januari hingga Maret.

Selama Januari 2021, lelang akan dilakukan pada tanggal 5,12,19,26. Sementara di Februari akan dilakukan pada tanggal 2,9,16,23 dan pada Maret akan dilakukan di tanggal 2,9,16,23,30.

“Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tanggal lelang, menawarkan tenor tambahan pada setiap lelang serta menyesuaikan target triwulanan, sesuai dengan kondisi pasar, potensi permintaan dan strategi pembiayaan,” tulis lampiran kalender penerbitan SBN, Rabu (30/12/2020).

Jadwal terdekat lelang SBN itu pada 5 Januari 2021, yakni menerbitkan tujuh seri surat utang berdenominasi rupiah, dengan target indikatif Rp35 triliun dan target maksimal Rp52,5 triliun.

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Domestik dan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Penerbitan SBN 2021 ini juga sejalan dengan keputusan pemerintah yang tetap mendesain APBN dengan defisit. Sehingga, tujuan penerbitan SBN ini untuk pembiayaan anggaran 2021 yang mengalami defisit yang semakin melebar. Pada 2021, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun, sementara belanja negara Rp2.750,0 triliun. Sehingga defisit APBN ditetapkan Rp1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB.

Pemerintah menargetkan utang baru di tahun 2021ini sebesar Rp 1.177,4 triliun. Utang ini sebagian besar diterbitkan melalui SBN sebesar Rp 1.207,3 triliun.

BACA JUGA :  Polda Banten Mulai Uji Coba E-Tilang di 4 Titik Perempatan

“Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tanggal lelang, menawarkan tenor tambahan pada setiap lelang serta menyesuaikan target triwulanan, sesuai dengan kondisi pasar, potensi permintaan dan strategi pembiayaan,” tulis lampiran kalender penerbitan SBN tersebut

Perlu diketahui, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mulai mendekati Rp 6.000 triliun per akhir November 2020. Jumlah tepatnya sudah mencapai Rp5.910,64 triliun atau naik Rp32,93 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp5.877,71 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019, jumlah utang pemerintah naik Rp 1.096,34 triliun. Adapun, total utang pemerintah pada November tahun lalu sebesar Rp 4.814,3 triliun.

“Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” demikian dikutip dari APBN KiTa, Kamis (24/12/2020).

Dengan jumlah yang mencapai Rp 5.910,64 triliun, maka utang pemerintah per akhir November 2020 setara 38,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut terbilang masih aman jika mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.

Sebelumnya, di Desember 2020 kemarin Sri Mulyani juga sempat menjawab pihak-pihak yang mengkritik kebijakan utang pemerintah, termasuk utang luar negeri Indonesia. Kata dia, utang pemerintah sudah direncanakan jauh hari untuk menyeimbangkan postur APBN.

Perencanaan utang pemerintah, lanjut Sri Mulyani, sudah tertuang dalam Perpres 72/2020 tentang Penyesuaian Kembali Postur dan Rincian APBN 2020. Sri Mulyani mengkritik balik pihak-pihak yang mempermasalahkan kebijakan utang pada era Presiden Jokowi tersebut.

“Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN (surat berharga negara), pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :  Sorotan Senator Bastian Soal Kasus Kematian Akibat Corona di Lampung Capai 5,35%

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *