Banjir Masalah, OJK Dimita Tak Buru-buru Beri Izin Fintech

<p>ilustrasi fintech. /2017/01/04</p>
Bagikan:

Fenomena perusahaan teknologi finansial mengubah lanskap industri keuangan nasional. Bahkan, perubahan tersebut menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudahan mengakses pinjaman alasannya. Namun, hal itu menimbulkan masalah baru.

Sebagai industri yang masih relatif baru di Indonesia, fintech lending memang menghadapi sangat banyak tantangan. Industri ini kini tengah berkembang dengan sangat pesat, tetapi persoalan yang muncul pun ikut meningkat.

Jenny Sirait, pengacara public LBH Jakarta, mengatakan bahwa jumlah aduan yang masuk ke LBH Jakarta terkait dengan kasus fintech lending sejak Mei 2018 hingga Juni 2019 sudah sekitar 4.600 aduan. LBH Jakarta memang membuka posko untuk pengaduan kasus fintech lending ini sejak November 2018.

Seluruhnya berasal dari korban yang menjadi peminjam. Kebanyakan korban tersebut terjerat dalam banyak fintech lending. Sejauh ini, belum ada aduan dari pihak pemberi pinjaman seperti kasus Fina.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim. Ia berpendapat bahwa selayaknya OJK tidak terlalu terburu-buru dalam pemberian izin fintech. Sebab menurutnya masalah antara masyarakat dan fintech terjadi di masa sandbox.

“Salah satu masukan kami nanti ke OJK terkait dengan proses pendaftaran dan perizinan jadi fintech ini dalam aturan OJK harus mendaftar dulu itu tidak langsung berikan izin,” kata Rizal melalui video conference di Jakarta, Selasa 8 Desember 2020.

Rizal menambahkan, berdasarkan peraturan OJK fintech hanya di berikan waktu 1 tahun atau periode sandbox untuk tahap terdaftar hingga mendapatkan izin. Periode sandbox ini merupakan rangkaian proses mendapatkan izin bagi perusahaan fintech kepada OJK. Menurutnya, fintech perlu diberikan waktu lebih lama untuk proses mendapatkan izin.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sarjito mengatakan, pihaknya terus mengedepankan perlindungan konsumen dengan perangkat undang-undang yang ada.

BACA JUGA :  Ketua DPD Kutuk Pembantaian Sekeluarga di Sigi Sulteng

“Di pasal 29 UU No 21/2011 OJK telah menyiapkam perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang di tujukan oleh pelaku lembaga jasa keuangan,” ucap Sarjito.

Sarjitopun menegaskan, segala aduan mengenai fintech harus dibedakan antara fintech yang sudah memiliki izin. Sebab semua fintech yang memiliki izin sepenuhnya telah diawasi oleh OJK.

Sebagai informasi, saat ini hanya ada 155 perusahaan pembiayaan yang terdaftar atau berizin di OJK. Sementara itu sejak tahun 2018, Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan 2.840 entitas fintech peer to peer (P2P) yang tidak memiliki izin dari OJK.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *