Benarkah Fachrul Razi Dicopot Gara-gara FPI?

mantan Menteri Agama Fachrul Razi
mantan Menteri Agama Fachrul Razi
Bagikan:

Jakarta – Ramai dikabarkan bahwa mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi diduga kehilangan jabatannya karena memberi izin pada ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal ini dikaitkan dengan tidak diikut-sertakannya Menteri Agama dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) plus tiga lembaga negara dalam pembubaran FPI.

Salah satu yang menguatkan dugaan tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW).

HNW menduga, mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kehilangan jabatannya karena sudah mengeluarkan persetujuan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI. Alasan inilah yang menurutnya membuat Kemenag tak hadir dalam pernyataan bersama pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

“FPI itu ormas keagamaan makanya syarat dapat izinnya dari Kemenag, tapi kenapa Kemenag tidak dilibatkan dalam SKB. Apakah karena mantan Menag Fachrul Razi sudah keluarkan persetujuan perpanjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi FPI, karena itu jangan-jangan beliau diganti dari posisi sebagai menteri,” kata HNW, Sabtu (2/1/2021).

Saat menjabat, meski kerap mengeluarkan statement kontroversial dan sering bersinggungan dengan berbagai ormas Islam termasuk FPI, mantan Menag Fachrul Razi juga dikabarkan menjadi pejabat terdepan yang memperjuangkan perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sikap itu diambil Fachrul Razi karena FPI sudah membuat perjanjian dengan Kemenag untuk menerima Pancasila dan NKRI. Fachrul pernah memperjuangkan itu dalam pembahasan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Dalam pernyataan (Fachrul) sebelumnya akan ajak Mendagri ketemu FPI duduk cari solusi. Apalagi kemudian Fachrul setuju dan arahnya ajak Tito beri SKT tapi kemudian ternyata itu tidak jadi kebijakan maka bisa saja dianggap halang-halangi (pemerintah) makanya beliau dicopot,” ujar HNW.

BACA JUGA :  Hati-hati! Potensi Hujan Ringan-Sedang di DKI Jakarta, Banyak Jalanan Licin

HNW menyebut apa yang terjadi kepada Fachrul Razi sebagai konsekuensi politik karena sudah memberikan rekomendasi SKT untuk FPI yang kerap memberikan kritikan kepada pemerintah.

“Ini jadi spekulasi hukum karena faktanya kalau syarat rekomendasi Kemenag mungkin sudah kasih,” lanjut pentolan Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembubaran FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri plus tiga lembaga negara tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI pada Rabu (30/12/2020).

Tiga menteri yang menandatangani SKB tersebut adalah: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Sementar tiga lembaga yang menandatangani SKB tersebut adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Sementara, Menteri Agama tidak dilibatkan dalam pembubaran ormas keagamaan ini

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *