Berlakukan PSBB Ketat Jawa dan Bali, Daerah Mana Saja Batasan Ketat Berlaku

ilustrasi
ilustrasi
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah akhirnya memberlakukan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara ketat, mengingat semakin tingginya kasus Covid-19 akhir-akhir ini, terutama pasca musim libur Natal dan Tahun Baru.

PSBB yang lebih ketat ini akan berlaku sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 di wilayah Jawa dan Bali.

Bacaan Lainnya

“Mendagri akan buat edaran ke Pimpinan Daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden ke Gubernur seluruh Indonesia,” kata Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021).

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19. Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” tutur Airlangga.

BACA JUGA :  Hati-Hati, ASN Bakal Kena Sanksi Bila Keluar Kota saat Isra' Mi'raj

Airlangga menjelaskan bahwa keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta sudah di atas 70 persen. Kemudian Banten, BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional dan kesembuhan di bawah nasional.

Selanjutnya, Jawa Barat untuk BOR sudah di atas 70 persen. Jawa Tengah, BOR juga di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kasus kesembuhan di bawah nasional.

DI Yogyakarta, untuk BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Lalu, Jawa Timur terkait BOR juga sudah di atas 70 persen dan tingkat kematian di atas nasional.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Pak Presiden. Nanti Pemda, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” ujar Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah daerah yang dibatasi, antara lain seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan (Tangerang Raya).

Kemudian wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Di Jawa Tengah antara lain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan wilayah Jogja yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk di Jawa Timur meliputi Malang Raya dan Surabaya raya. Terakhir di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

“Sekali lagi bahwa ini adalah amanat PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada menkes serta edaran menteri dalam negeri. Diharapkan 11 sampai 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa dan kota-kota tersebut dan juga Bali akan dimonitor secara ketat,” kata Airlangga.

BACA JUGA :  Lahan Movieland Masih Menyisakan Konflik, Ini Saran Anggota DPRD Kabupaten Bogor

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *