Bustami Zainudin: Alhamdulillah, Dua Usulan DPD Masuk dalam Prolegnas 2021

Bagikan:

JAKARTA – Anggota Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI Bustami Zainudin berharap semua elemen bersinergi memberikan masukan, saran maupun kritik saat dibukanya keran pembahasan dua  regulasi usulan DPD RI yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMDes dan RUU Daerah Kepulauan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Masuknya dua usulan DPD masuk dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1) membuktikan DPD RI berkomitmen terhadap masukan dan saran yang disampaikan masyarakat. Baik secara langsung maupun atensi yang disampaikan.

BACA JUGA :  Lincahnya Susi Pudjiastuti saat Menari Piring

Menurut Bustami, munculnya beragam gagasan dan saran yang disampaikan akan mempermudah jalannya proses penetapan dua RUU tersebut sebagai UU. Terlebih dua RUU tersebut merupakan entitas pembangunan perekonomian desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.

“Alhamdulillah usulan DPD masuk dalam Prolegnas 2021. Saya sebagai Anggota PPUU, berkomitmen untuk memuluskan usulan ini, sejalan dengan apa yang telah disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla M Mattalitti,” terang Anggota Komite II DPD RI tersebut dalam keterangan resminya, Jumat (15/1/2021).

Lalu apa sebenarnya yang menjadi esensi dalam dua RUU itu, setelah hampir satu tahun DPD begitu ngotot memperjuangkannya? Bustami menegaskan RUU BUMDes ini sangat penting bagi daerah dan desa. Ini wujud dari kemandirian desa dalam membangun ekonomi yang bersumber dari potensi desa itu sendiri.

“Seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD LaNyalla M Mattalitti, bahwa politik hukum dari RUU ini adalah mendorong BUMDes sebagai entitas pembangunan perekonomian desa dan nasional berdasarkan potensi desa dengan berasaskan kekeluargaan. Artinya garisnya jelas, relevansinya begitu kuat,” papar Bustami.

Dalam RUU BUMDes mengatur mengenai besaran modal BUMDes yang bersumber dari APBN disalurkan melalui mekanisme APBdesa. Maka penting tata aturan yang dikemas dalam regulasi. “Ini sifatnya sangat spesifik. RUU ini penting untuk diatur supaya nanti berbeda dengan UU lain yang beririsan dan tidak bertentangan dengan UU yang lain,” jelas mantan Bupati Way Kanan dua periode itu.

Soal permodalan, menurut Bustami, dalam regulasi nanti dapat diatur besarannya. Termasuk syarat untuk menjadi BUMDes dan sisi pengawasannya. Apalagi modal yang ada bersumber dari APBN.

“Wajar saja jika kriteria desa juga penting ditetapkan apakah di PP ataukah peraturan kementerian nantinya, karena kemampuan desa berbeda-beda. Ini belum bicara soal tradisi dan kultur yang melatarbelakanginya,” terang Bustami.

Parameter BUMDes juga akan diukur bagiamana konsep dan upaya menjaring agar BUMDes betul-betul didasarkan pada potensi kualitas desa jangan sampai hanya membuka BUMDes untuk mendapatkan dana.

BACA JUGA :  Amien Rais Dihujat Netizen Gara-gara Curigai Aturan Presiden 3 Periode

“Artinya, di sini ada kompetisi. Desa berlomba-lomba mendorong potensi masing-masing melalui membangun BUMDes, tanpa ketergantungan terus oleh bantuan dana APBN maupun APBD. Ini tentu sebuah terobosan, yang akan bermanfaat di kemudian hari,” urai Bustami.

Lalu bagimana dengan RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi lembaga perwakilan daerah itu? Bustami menegaskan jika terealisasi UU tersebut diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.

“Publik tentu sudah tahu, bahwa RUU itu telah diusulkan sejak 2017. Terjadi beberapa hambatan, hingga akhirnya RUU itu bisa masuk dalam prolegnas. UU itu nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar,” jelas Bustami. (ijsl/ful)

 

Berikut Daftar 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021

Usulan DPD:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa

 

Usulan DPR:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). (Diusulkan bersama Pemerintah).
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

 

Usulan Pemerintah:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
  1. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara. (Omnibus Law)
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
  1. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
  1. Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila).
  1. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

 

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

 

Sumber: DPD/DPRRI

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *