Bustami Zainudin Minta KKP Maksimalkan Konsep Padat Karya Lewat Program Penanaman Mangrove

Bagikan:

LAMPUNG – Anggota Komite II DPD RI Bustami Zainudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melanjutkan program penanaman batang mangrove dalam rangka memulihkan kawasan ekosistem pesisir di Lampung dan daerah lainnya pada tahun 2021.

Program ini sangat relevan dan bisa dilakukan dengan konsep padat karya. Pasalnya, membantu masyarakat dari sisi ekonomi di tengah situasi sulit saat ini. Pada sektor lain KKP juga dituntut kreatif, seperti mengembangkan membangun tempat pembibitan mangrove termasuk pelatihan pengolahan produk turunan mangrove guna meningkatkan kapasitas SDM dan terciptanya mata pencaharian baru.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA :  Anggaran Rp33 T untuk Subsidi Pupuk, Jokowi Merasa Ada yang Janggal

“Saya terus cermati program ini karena masuk dalam RPJMN. Sampai tahun 2024, KKP harus melakukan penanaman mangrove seluas 1.800 hektare termasuk di Lampung,” terang Bustami dalam keterangannya, Senin (18/1/2021).

Penegasan Bustami cukup mendasar. Lantaran program tersebut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Apalagi KKP memiliki target penanaman mangrove seluas 400 ha di tahun 2021.

“Datanya sudah jelas, bahwa luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta hektare dengan komposisi 2,17 juta hektare wilayah hutan dan 1,32 juta hektare nonhutan. Intensitas dan target ini yang seharusnya kita kejar,” terang Bustami.

Sepanjang tahun 2020, KKP baru melakukan penanaman 2.975.129 batang mangrove dengan luas area mencapai 448.18 hektare. Penanaman mangrove dilakukan di 18 kabupaten/kota di Indonesia, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Pesisir Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Indramayu, Brebes, Cirebon, Karawang, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Rembang, Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Penajam Pesisir Utara.

“Jika kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan secara padat karya, tentu akan menyerap ribuan tenaga kerja. Selain itu ekosistem pesisir tetap terjaga bagi kehidupan manusia. Maka kami DPD sedang menungu implementasi penanaman mangrove dilanjutkan pada tahun 2021,” jelasnya.

BACA JUGA :  Dinkes DKI Jakarta Berikan Alasan Gedung UPT P2KPTK2 Cocok untuk Pasien Covid-19

Di sisi lain DPD juga mendorong KKP untuk memberikan edukasi dan memberikan stimulus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar berupa bantuan bangunan sarana dan prasarana di kawasan yang potensial untuk pengembangan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

“Bantuan pembangunan PRPEP berupa selasar mangrove dan sarana pendukung lainnya akan bermanfaat. Kami ingin PRPEP yang dibangun nantinya tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium alam, tetapi juga dikembangkan untuk destinasi wisata masyarakat atau wisata ilmiah,” pinta Bustami Zainudin. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *