Catatan Dishub DKI Jakarta Selama PPKM Pekan Pertama

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo melakukan pengecekan PPKM
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo melakukan pengecekan PPKM (Foto: Istimewa)
Bagikan:

Jakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat Jakarta sedikit lebih longgar. Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mencatat penurunan volume lalu lintas selama pekan pertama.

Menurut hasil evaluasi enam hari penerapan PPKM 11 – 16 Januari 2021, volume lalu lintas kendaraan bermotor turun sebesar 4,32 persen dibandingkan enam hari sebelum PPKM. Sedangkan, volume lalu lintas sepeda mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen,” ujar Syafrin saat diwawancara oleh wartawan, Senin (18/1/2021).

Bacaan Lainnya

Selama PPKM, ia mengungkapkan, jumlah penumpang harian angkutan umum sebesar 724.560 per hari. Angka ini menurun sebesar 3,52 persen.

Bila dibandingkan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi tercatat sebanyak 751.560 penumpang per hari.

Syafrin telah mencatat jumlah penumpang harian angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) pada PPKM sebanyak 4.469 penumpang per hari. Angka itu mengalami penurunan sebesar 25,86 persen dibandingkan pemberlakuan PSBB transisi yang mencapai 6.028 penumpang per hari.

Kendati demikian, volume penumpang angkutan umum menurun, Dishub DKI mencatat jumlah pelanggaran pembatasan kapasitas angkut malah meningkat selama PPKM.

Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, selama pekan pertama PPKM, Dishub telah menemukan 100 pelanggaran. Sedangkan, pada enam hari masa PSBB transisi sebelum PPKM, pihaknya hanya menemukan 57 pelanggaran.

Tidak hanya itu, Dishub DKI juga mencatat 49 pelanggaran terkait larangan ojek online dan ojek pangkalan yang bergerombolan lebih dari lima orang selama PPKM.

Menurut Syafrin, jumlah pelanggaran peraturan protokol kesehatan yang terjaring operasi yustisi mencapai 569 pelanggaran selama PPKM. Angka itu meningkat dibanding enam hari masa PSBB transisi sebelum PPKM yang mencatat 514 pelanggaran

“Pemprov DKI menerima denda Rp2.300.000 dari 569 pelanggaran prokes,” pungkas Syafrin.

BACA JUGA :  Mengenang Nunuk Nuraini, Peracik Bumbu Indomie yang Melegenda

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. Hal ini akan diberlakukan mulai dari 11-25 Januari 2021 mendatang.

Pemerintah lebih memilih menggunakan kata PPKM dalam pemaparan kebijakan daripada memakai istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM).

Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengungkapkan kebijakan PPKM bukanlah lockdown atau karantina wilayah. Ia menyambaikan hal ini hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

“Kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” kata pria yang juga Menko Perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

“Saya tegaskan ini bukan lockdown total. Pemerintah hanya membatasi kegiatan bukan pelarangan. Ini sudah dibahas dan dipertimbangkan secara mendalam berdasarkan data dan mengantisipasi lonjakan usai liburan,” ujar Airlangga saat konferensi pers via akun Youtube BNPB.

Memang terlihat sama, namun PPKM dan PSBB memiliki sejumlah perbedaan. Sisi regulasi, PPKM tertulis dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa Bali.

Yang kedua, PPKM mengarah pada pembatasan kegiatan warga secara terbatas berbasis dalam kota dan kabupaten. Meski tak menyeluruh di Provinsi, namun kabupaten dan kota banyak yang masuk zona merah.

Pemerintah pusat menginisiatif kebijakan PPKM untuk menetapkan beberapa kriteria tertentu terhadap daerah yang melakukan penerapan PPKM. Adapun kriteria yang dimaksud, tingkat kematian di atas rata-rata sebesar tiga persen. Kriteria kedua, tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *