Dana Bansos Dibuat Bancakan, Sri Mulyani Terapkan Strategi Baru Penyaluran

Bagikan:

Setelah terkuaknya kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agak lebih prudence mengeluarkan dana untuk bansos.

Kemenkeu akan menerapkan akselerasi digital terhadap seluruh program bansos hingga subsidi dari pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan penerapan digital ini, agar anggaran yang sudah disiapkan untuk bansos dan subsidi bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan bebas korupsi. Serta, tidak lagi dibuat bancakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

“Ini semuanya kita harapkan dapat mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari policy pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name by address, targeted support kepada pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (16/12/2020).

Menurut Sri Mulyani, teknologi digital memungkinkan belanja pemerintah dan kebijakan pemerintah bisa dieksekusi dan diawasi dengan akurat untuk mengurangi terjadinya korupsi dan moral hazard.

“Digitalisasi atau percepatan implementasi teknologi digital ini sudah diterapkan pemerintah pada beberapa program strategisnya selama masa pandemi,” imbuhnya.

Sri Mulyani menegaskan, pembangunan infrastruktur di sektor tersebut menjadi tulang punggung keberhasilan penyaluran bansos. Hal itu sesuai keinginan Presiden Joko Widodo bahwa arah kebijakan yang diambil adalah transformasi digital. “Ada lima isu strategis untuk. Pertama 4.400 desa masih tanpa akses internet lalu pengguna internet sebesar 54,7 persen dari total penduduk,” tuturnya.

Selain itu,  Kemenkeu bakal melakukan perbaikan data soal penyaluran bansos Covid-19. Hal itu guna mencegah korupsi dana bansos mengingat dana yang digulirkan cukup besar.

“APBN instrumen luar biasa penting dalam jalankan program untuk tangani Covid-19 baik kesehatan maupun bansos,” ujar Sri Mulyani.

BACA JUGA :  Sosok New Nissan Livina Terungkap, Apa Kata NMI?

Menurut dia, belanja negara untuk bidang sosial meningkat sangat pesat tahun 2020. Hal itu sebagai upaya menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40 persen masyarakat terbawah.

“Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru,” ungkap Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku, program pemulihan ekonomi nasional melalui bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk agar terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19. Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.

“Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral hazard,” pungkasnya.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *