Di Depan Direktur IMF, Sri Mulyani Curcol Masalah Korupsi Juliari

Bagikan:

Jakarta – Dalam acara Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama International Budget Partnership (IBP) yang diselenggarakan Rabu malam (16/12/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani sedikit ‘curcol’ (curhat colongan) menceritakan kondisi keuangan dan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Acara seminar internasional tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan internasional mulai dari Direktur Eksekutif Internasional Budget Warren Krafchik, Pengawas Keuangan Umum Amerika Serikat Gene L. Dodaro, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Selain menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam tata kelola anggaran selama masa pandemi Covid-19, Sri Mulyani bahkan tak sungan untuk curhat menceritakan bagaimana Mensos Juliari P Batubara berani mengorupsi anggaran dari penanganan Covid-19 di depan para petinggi keuangan dunia itu.

“Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki satu menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga tidak menampik, selalu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tega memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya pribadi maupun golongannya. Padahal, rakyat dan negara dalam kondisi yang berat dan sulit.

“Di situasi darurat kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan melanggar moral hazard dengan korupsi,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan, saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara dan tata kelola keuangan negara dengan lebih prudence. Termasuk dengan melakukan transparansi anggaran.

Transparansi anggaran, kata Sri Mulyani, menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah saat ini, di mana dalam situasi yang extraordinary sekarang ini sewaktu-waktu segalanya bisa berubah sangat cepat.

“Ini adalah situasi yang extraordinary. Harus bekerja cepat. Ini situasi darurat yang harus dihadapi. Tapi, bukan berarti ketika situasi darurat, tidak melakukan konsultasi, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kita harus bisa dan harus cepat dalam memberikan respons. Jika meningkatkan anggaran jaringan pengaman sosial, akan selalu ada risiko kerugian, inclusion dan exclusion error. Tapi, selama kita terbuka, transparan, maka tetap bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.

BACA JUGA :  Properti Mulai Menggeliat Meski Masa Pandemi Masih Melekat

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *