Dirut RS Ummi Mendadak Sakit Lagi Saat Akan Diperiksa Polisi

Penampakan gedung RS Ummi. Foto: republika.co.id
Bagikan:

Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri batal memeriksa Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor, Andi Tatat, Jumat (15/1/2021).

Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen, Andi Rian Djajadi mengungkapkan, yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan sakit. Diketahui sebelumnya, dr. Tatat masih dalam proses pemulihan pasca terjangkit Covid-19.

BACA JUGA :  Kelebihan Pertamina Pride, Kapal Tanker Raksasa Milik Indonesia

Rencananya ia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah terkait pelaksanaan tes swab Habib Rizieq Shihab.

Melalui kuasa hukumnya, dr. Tatat meminta untuk menangguhkan pemeriksaan hingga hari Senin (18/1/2021).

BACA JUGA :  Gandeng Densus 88, Polri Kembali Telusuri Aktivitas Rekening FPI

“Kuasa hukum dr. Tatat tadi malam minta pengunduran pemeriksaan hari Senin 18 Januari,” kata Andi, Jumat (15/1/2021).

Andi mengatakan, sejatinya hari ini dr. Tatat bakal diperiksa bersama dengan dua tersangka lainnya, yaitu Habib Rizieq beserta menantunya Hanif Alatas.

“Untuk Hanif dan Rizieq akan diperiksa setelah salat Jumat,” katanya.

BACA JUGA :  FPI Sedang Dibranding Teroris, Pakar Hukum Sebut Susah Dibuktikan

Diberikatan sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Habib Rizieq bersama menantunya, Hanif Alatas, serta Dirut RS Ummi Bogor Andi Tatat sebagai tersangka kasus RS Ummi Bogor, Jawa Barat, Senin (11/1/2021).

Penetapan ini dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah menghalang-halangi kerja Satuan Tugas atau Satgas Covid-19.

Mereka dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular terkait Rizieq Shihab.

BACA JUGA :  Jumlah Vaksinasi Covid-19 Jatim Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

“Selain itu, hasil dalam penyelidikan dan penyidikan konstruksi pasal ditambahkan dengan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,” kata Andi.

Mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. (Zak/IJS)

 

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *