DPD Terus Pantau Program Vaksinasi sampai Distribusi ke Daerah

Bagikan:

JAKARTA – Ketua Komite II Yorrys Raweyai memberikan apresiasi terhadap sikap Pemerintah yang menjamin anggaran untuk kebutuhan vaksinasi tersedia dengan estimasi kebutuhan anggaran hingga Rp73 triliun.

“DPD terus memantau perkembangan yang ada. Dalam hal ini ketersediaan anggaran belanja vaksin termasuk distribusi vaksin itu sendiri,” terang Yorrys Raweyai dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Bagi Senator asal Papua itu, penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjamin setiap proses vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan mulai dari pemesanan, kontrak hingga pembayaran akan menjadi catatan bagi DPD.

Termasuk estimasi kebutuhan dana sebesar Rp47 triliun di antaranya berasal dari sisa anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dialihkan pada 2021 untuk menambah anggaran vaksinasi.

“Ini seperti garansi. Dengan begitu masyarakat pun tidak perlu cemas terhadap ketersediaan vaksin. Prosesnya sedang berjalan, harapannya sampai ke daerah khususnya Papua tidak ada kendala,” pinta mantan politisi senior Partai Golkar yang kini menjadi Anggota DPD RI Periode 2019-2024 itu.

DPD sambung Yorrys, juga akan terus melakukan monitoring terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tujuh merek vaksin yang beredar di Indonesia yakni vaksin yang diproduksi Bio Farma, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer and BioNTech.

“Jika selama ini ada tiga dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air, harapannya ke dalam waktu dekat sebanyak 15 juta dosis vaksin produksi Sinovac akan tiba dalam bentuk bahan baku,” imbuhnya.

Menurut dia, DPD telah memberikan beberapa masukan terkait vaksin. Ini menyangkut opsi realokasi anggaran apabila terjadi kekurangan anggaran untuk vaksinasi yang diperbolehkan dalam UU APBN 2021.

Namun, sambung Yorrys opsi itu akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Di UU disebutkan boleh melakukan perubahan realokasi asal tidak menambah defisit tetap di 5,7 persen,” katanya.

BACA JUGA :  Lolos Dua Fase Uji Klinis, Vaksin China Anhui Dinyatakan Aman

Untuk diketahui rencananya, vaksinasi akan mulai dilakukan pada 13 Januari 2021 yang pertama kali akan disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *