DPR Dorong PDTT Buka Peluang Swasta Beli Produk BUMDes

Azis Syamsuddin
Bagikan:

JAKARTA – Membuka peluang kepada swasta untuk menjadi off-taker atau pembeli produk-produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi gagasan baru untuk menggenjot pemasarannya dan menggairahkan ekonomi di tengah pukulan wabah Virus Corona (Covid-19).

Cara ini, tentu harus didukung oleh kepala daerah sejalan dengan pendampingan yang dilakukan.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, Kemendes PDTT harus bergegas melakukan langkah-langkah aktif dalam membuka peluang bagi pembeli baik di dalam maupun luar negeri.

“Kalau ini dilakukan secara serentak dan masif di daerah, maka daya serap proses pemasaran ragam produk yang dihasilkan dari kelompok UMKM maupun mandiri, menjadi pertanda, sendi ekonomi desa mulai pulih. Cara ini pun memupus keraguan terhadap kemampuan BUMDes itu sendiri,” terang Azis, kepada wartawan Jumat (18/12/2020).

Dan yang tak kalah penting dari konsep tadi, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, BUMDes dituntut berani melakukan memasarkan produk-produk unggulannya melalui platform-platform digital.

“Era yang menuntut kita harus berani mengenal tekhnologi. Karena di masa pandemi ini yang dibutuhkan adalah bagaimana mempercepat transformasi informasi tentang berbagai potensi desa itu sendiri,” jelas Azis.

BUMDes, sambung Azis memiliki peran strategis dalam pemulihan ketahanan ekonomi di Indonesia pasca pandemi, khususnya di tengah ancaman kontraksi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

“Kita perlu memperkuat peran BUMDes di setiap desa. BUMDes dapat membantu mengonsolidasikan produk masyarakat dan industri rumah tangga, serta memfasilitasi pemasarannya yang ditunjang dengan teknologi informasi,” jelasnya.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut menambahkan, secara teknis, Kemendes PDTT juga perlu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa, khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa.

BACA JUGA :  Minim Sarana dan Prokes, Dokter di Sulteng Tolak Tangani Pasien Corona, LaNyalla: Segera Perbaiki

Pemerintah Daerah setempat pun perlu melakukan pendampingan pada pengelolaan BUMDes dan memetakan kondisi BUMDes untuk memudahkan pendampingan.

“Optimalisasi BUMDes sudah ditunjang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Status BUMDes diperkuat menjadi badan hukum. Dalam menjalankan fungsinya,” jelas Azis.

Menariknya lagi, BUMDes kini setara dengan BUMN di tingkat nasional dan BUMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Pemerintah wajib mengawasi dan memastikan peran BUMDes sebagai badan hukum, agar dapat membuka ruang bagi badan usaha untuk semakin berkembang dan saling berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait,” papar Azis.

Dalam implementasinya, lanjut Azis, diperlukan sinergi antara pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan tata kelola dan kelembagaan BUMDes, juga meningkatkan kualitas dan integritas SDM BUMDes.

Sinergi antara BUMN, BUMD, dan BUMDes, juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan prioritas Pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi dapat terintegrasikan dengan baik ke seluruh tingkatan masyarakat melalui peran BUMN, BUMD, dan BUMDes.

“Gotong-royong seluruh elemen terkait menjadi kunci utama. BUMDes diharapkan dapat bekerja secara optimal dan mengeksploitasi seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga kinerjanya berdampak signifikan terhadap perekonomian dan menunjang percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup Azis. (scio/ful)

 

 

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *