DPR Dukung Langkah Kemenaker Perluas Negara Jangkauan Para TKI

Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Mesakh Mirin menyambut baik kabar adanya perluasan negara bagi pekerja migran Indonesia atau TKI. Kabar baik tersebut merupakan angin segar, disaat banyak masyarakat Indonesia yang menganggur akibat pandemi Covid-19.

Dalam mengatasi permasalah PHK, Kementrian Ketenagakerjaan membuka pembicaraan dengan negara-negara baru penerima pekerja migran Indonesia. Hal itu merupakan langkah awal menyambut era baru pasca hancur lebur dilanda pandemi.

“Menteri Ketenagakerjaan sudah memikirkan solusi bagaimana menghadapi PHK massal saat pandemi. Jalan memperluas jangkauan dengan negara-negara baru penerima pekerja migran Indonesia adalah langkah baik,” kata Masekh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1/2021).

Dia melanjutkan, memasuki tahun 2021, Kemenaker sudah membuka kembali 14 negara bagi tenaga kerja migran Indonesia. Jumlah tersebut bisa bertambah, mengingat pada tahun 2019 sampai 2020, ada 24 negara tujuan yang dibuka oleh Kemenaker.

“Awal tahun ini dibuka 14 negara, bisa bertambah sesuai kondisi pandemi disepanjang tahun ini. Kalo dilihat tahun 2020 dan 2019, ada 24 negara jadi perkiraan di tahun 2021 harusnya bisa mencapai 30 negara,” lanjutnya.

Mantan anggota DPD RI Dapil Papua ini menegaskan, keselamatan dan keamanan pada tenaga kerja migran Indonesia tetap jadi prioritas pemerintah. Sebab, tidak sedikit kasus kekerasan hingga pembunuhan yang dialami para pekerja asal Indonesia. Hal tersebut membuat potret buruk yang menjadi pekerjaan rumah Kemenaker.

“Eksploitasi, kekerasan fisik, gaji tak dibayar sesuak kontrak, kekerasan seksual bahkan, makanan minuman yang tidak layak dikonsumsi mereka, jam kerja yang melebihi batas itu menjadi masalah yang sering dialami. Jadi itu harus difikirkan sebelum membuka negara baru sebagai tujuan para pekerja migran Indonesia,” tegas dia.

BACA JUGA :  Kejari Maros Tangkap Seorang Kakek 69 Tahun, Sudah Buron Selama 9 Tahun

Selain itu, perjanjian tentang keamanan para pekerja migran Indonesia harus dibahas dengan pemerintah negara tujuan. Hal itu untuk memperkecil kemungkinan, adanya sikap acuh dari negara penerima pekerja migran apabila ada kasus yang melibatkan warga negara Indonesia.

“Selain Kemenaker, Kemenlu juga harus turut andil dalam kelangsungan pekerja migran di luar negeri. Dengan adanya hubungan yang baik antara kedua belah negara, akan memudahkan pemerintah Indonesia apabila ada warganya yang mengalami kasus mengerikan selama bekerja di luar negeri,” ungkap dia.

Dia melanjutkan, merujuk pada data Badan Stastisk Indonesia (BPS) pada awal 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, jumlah tenaga kerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan. Dengan rincian, 191.237 perempuan dan 85.316 laki-laki. Jumlah tersebut merupakan data pengiriman TKI di luar negeri menggunakan dokumen resmi.

“Kita mengambil contoh data BPS sebelum pandemi, yaitu 2019. Jumlah TKI perempuan mendominasi. Dengan Malaysia menjadi tujuan para pekerja migran yang mencapai 79.662 orang. Belum lagi pekerja migran yang nekat keluar negeri untuk bekerja tanpa dokumen resmi, itu susah dihitungnya,” tutup dia. (ijs/cha)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *