DPR Pertanyakan EUA Vaksin Sinovac yang Sudah Didistribusikan

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Bagikan:

Jakarta – DPR RI meminta kepastian status izin darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia oleh Biofarma sebagai badan yang diserahi pemerintah untuk menyimpan, meniliti dan mendistribusikan vaksin Sinovac yang didatangkan dari China.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta BPOM untuk menginformasikan status dari EUA vaksin yang akan digunakan mendatang. Saleh menyebut EUA mestinya sudah jelas sebelum nantinya dilakukan vaksinasi.

Bacaan Lainnya

“Kalaupun belum selesai, setidaknya BPOM bisa memberikan sejauh mana hasil kerja mereka. Tentu proses pelaksanaan vaksinasi akan tetap menunggu izin dari BPOM,” jelas Saleh dalam siaran persnya, pada Senin (4/1/2021).

Saleh menilai, EUA penting untuk disampaikan ke publik mengingat masih banyak masyarakat yang khawatir terkait program vaksinasi mendatang. Saleh menambahkan, banyak diantaranya yang menunggu penjelasan terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin.

“Bolanya sekarang ada di BPOM. Mereka juga harus berpacu dengan waktu. Dengan hasil kerja BPOM, masyarakat diharapkan akan lebih percaya dan rela untuk ikut vaksinasi,” kata Saleh.

Penjelasan akan vaksinasi mulai dari mutu, kualitas serta izin edar dan penggunaan jadi yang perlu segera disampaikan. Saleh menyebut jika izin vaksin telah terbit maka pemerintah dapat segera melangsungkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Vaksinasi ini kan gratis. Kalau nanti vaksinnya dinilai tidak jelas karena tidak ada penjelasan otoritatif, dikhawatirkan masyarakat nanti malah pada tidak bersedia divaksin. Itu akan menimbulkan persoalan sendiri. Wajar kalau sekarang kita dorong BPOM segera menjelaskan EUA vaksin ini. Dengan begitu, ada waktu yang cukup untuk mensosialisasikannya ke masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA :  Sengketa Tanah Bengkok, Tiga Pelaku Carok Terancam Pasal Berlapis

Adapun, Saleh juga menghimbau masyarakat untuk aktif mencari informasi terkait vaksinasi dari sumber informasi yang valid dan bisa dipercaya. “Jangan percaya kepada berita-berita hoax yang belakangan banyak beredar. Jika menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya hubungi petugas medis atau dinas kesehatan yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menyebut, masuknya vaksin Sinovac dari China yang belum mendapatkan EUA dari BPOM diibaratkan seperti visa. Apabila seseorang pengin masuk ke suatu negara, harus memilikinya. Oleh karena itu, Ansory menegaskan seharusnya vaksin Sinovac itu belum boleh masuk jika belum ada EUA.

“Namun, ini sudah datang. Karena sudah terlanjur 1,2 juta (dosis masuk) maka tolong untuk 1,8 juta (dosis) lagi yang mau datang Januari, sebelum ada izin BPOM  atau belum ada tahap tiga uji klinis dari Bio Farma, tunggulah,” kata Ansory.

Hal itu disampaikannya saat interupsi di Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pidato Ketua DPR RI Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Desember 2020 lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa ini penting untuk menjadi catatan, terlebih lagi Brazil dan Turki, sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac.

“Mohon pimpinan mengingatkan pemerintah agar tunggu izin BPOM baru didatangkan vaksin ini,” ungkap Ansory.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan Kementerian Kesehatan baru akan memberikan kepada masyarakat bila BPOM sudah memberikan EUA.

“Terkait vaksin, memang Kemenkes sesuai hasil rapat kerja kemarin, itu baru akan diberikan kepada masyarakat Indonesia apabila memang BPOM akan memberikan atau sudah memberikan EUA,” kata Sri dalam rapat tersebut.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan setelah ada EUA dari BPOM, barulah vaksin itu bisa diberikan kepada masyarakat. “Sebelum itu, memang belum boleh diberikan,” tegas Sri Rahayu.

BACA JUGA :  Kosong Ditinggal Mengungsi, Polisi Patroli di Wilayah Lereng Merapi

Oleh karena itu, Sri Rahayu lewat pimpinan DPR untuk meminta BPOM segera mengambil langkah. “Karena memang uji klinis sampai hari ini belum selesai yang tahap ketiga. Memang, sebaiknya harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi bagi kesehatan rakyat Indonesia,” kata Sri.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang memimpin rapat itu mengatakan bahwa persoalan vaksin itu akan menjadi catatan. “Sinovac atau vaksin itu akan menjadi catatan. Itu memang tidak akan beredar sebelum ada authorize dari BPOM,” kata Azis memutuskan.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *