DPR Soroti Rentetan Kasus Kejahatan Lingkungan Sepanjang 2020

Bagikan:

JAKARTA – Sepanjang perjalanan dalam pengungkapan kasus kejahatan lingkungan hidup dari Januari hingga Desembe 2020, terdapat indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Ini terungkap lewat catatan kasus yang ditangani Bareskrim Polri.

Dengan total 455 kasus kejahatan lingkungan hidup, tentu ini membuat DPR angkat bicara. Apalagi, mayoritas kejahatan tersebut, telah membuat pangkal bencana di berbagai daerah. Tidak sedikit yang wafat akibat ulah serakah pribadi dan kelompok.

“Umat manusia harus hidup selaras dengan alam. Para manusia serakah yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi dapat membuat alam murka sehingga melahirkan bencana. DPR meminta kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus yang ada,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Sabtu (26/12/220).

BACA JUGA :  Demi Keselamatan Penumpang, Bustami Zainuddin Imbau Kemenhub Patuhi Rekomendasi United Airlines

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu kembali menegaskan, menjaga bumi adalah keharusan. Alam menuntut lestari, sejalan dengan harapan untuk ditinggali anak cucu kita nanti.

Peristiwa bencana banjir di Konawe, Sulawesi Utara yang merendam 33 kecamatan pada Maret lalu menjadi contoh kongkrit adanya kesan pembiaran. Aktivitas penambangan kawasan hutan lindung menjadi pangkal penyebab. Belum lagi persoalan aktivitas penambangan emas ilegal sebagai penyebab bencana di Kabupaten Solok, Sumbar pada akhir 2019 dan awal 2020.

“Data-data ini juga sampai ke meja DPR. Selain faktor cuaca, bencana juga diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin dan pembalakan liar. Ini menjadi catatan serius dan harus disikapi. Ini tidak bisa dibiarkan, karena masyarakat yang akan menjadi korbannya, terang Azis.

BACA JUGA :  Jadi Sentra Produksi Ikan Asin, Bustami Zainuddin Minta Pemda Perhatikan Desa Pasaran Lampung

Data lain, sambung mantan Ketua Komisi III itu, munculnya peristiwa banjir dan longsor di daerah Bondowoso dan Jember, Jawa Timur, yang terjadi pada akhir bulan Januari 2020 akibat alih fungsi lahan konservasi menjadi perkebunan dan sisa-sisa pembakaran hutan dan lahan.

“Dari sejumlah kejahatan yang tercatat, DPR menyimpulkan adanya modus operandi yang beragam. Dari kegiatan penambangan di wilayah hutan tanpa izin yang sah dari menteri, sampai kegiatan penambangan di luar koordinat,” ungkap Azis.

Kemudian modus operandi tindak pidana perkebunan, yaitu melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa izin usaha perkebunan, melakukan kegiatan usaha perkebunan di luar izin lokasi/ Izin Usaha Perkebunan.

“Sampai ada yang melakukan usaha-usaha perkebunan di dalam kawasan hutan, membuka lahan dengan cara membakar. Cara-cara tak lazim ini sudah seharusnya diputus. Karena akan menjadi rantai pengikat yang terus berlanjut jika dibiarkan. Lagi-lagi korbannya rakyat!” tandasnya.

Selain peristiwa alam yang mengakibatkan bencana, DPR juga memberikan apresiasi kepada petugas dan aparat, yang mampu meredam kasus kebakaran hutan dan lahan, baik di Sumatera maupun di Kalimantan pada tahun 2020.

BACA JUGA :  Ada Rencana PPKM Mikro, Senator Alex Harap Efektif Tekan Penyebaran Corona di Pangkalpinang

“Penanganan karhutla tercatat ada 131 kasus. Pada tahun ini mengalami penurunan signifikan karena upaya pencegahannya telah dimulai sejak awal tahun oleh semua pihak. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup yang selalu memberikan saran dan kritiknya,” terang Azis.

Berbicara soal sanksi hukum, Wakil Rakyat dari Dapil II Lampung itu mendorong aparat untuk memberlakukan hukum sesuai dasar ketentuan yang ada. Baik Pasal 89 ayat (2) Huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman maksimal 20 tahun hingga Pasal 161 dan atau Pasal159 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun.

“Berlakulah tegas terhadap setiap kejahatan alam. Karena kejahatan yang muncul saat ini, akan menuai kejahatan serupa jika adanya pembiaran. DPR akan terus proaktif dalam pengawasan. Baik tindakan hukum, sanksi dan perkembangan yang terjadi terhadap lingkungan hidup,” tutup Azis Syamsuddin. (scio/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *