DPR Ungkap Soal Perkebunan Ilegal, Alexander Fransiscus Singgung Bencana Banjir

Bagikan:

JAKARTA – Komisi IV DPR RI mengungkap fakta mengenai perkebunan dan pertambangan ilegal di hutan Indonesia yang masing-masing mencapai sekitar 8,4 juta hektare dan 8,7 hektare. Anggota Komite II DPD RI Alexander Fransiscus pun menyoroti banyaknya bencana alam yang terjadi belakangan ini, khususnya banjir besar di Kalimantan.

“Bencana banjir di beberapa provinsi, khususnya di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam sepekan ini harusnya menjadi bahan pemikiran kita bersama untuk mengevaluasi mengenai lingkungan dan habibat hidup manusia,” ungkap Alexander Fransiscus, Selasa (19/1/2021).

Bacaan Lainnya

Komisi IV DPR RI memaparkan sebaran kebun  dan tambang ilegal di Indonesia, termasuk di Kalsel yang kini tengah dilanda banjir besar. Dari data Komisi IV DPR yang membidangi soal kehutanan dan lingkungan hidup itu, disebutkan ada 370 ribu hektare lebih kebun ilegal dan hampir 85 ribu tambang ilegal di Kalsel.

BACA JUGA :  Alexander Fransiscus Dukung Karantina Satu Desa di Babel yang Ada Klaster Main Gaple

“Kerugian negara akibat perkebunan dan tambang ilegal di Indonesia mencapai ratusan triliun, dan ini termasuk yang ada di Kalsel,” ucap Alexander.

Anggota DPD dari Dapil Bangka Belitung (Babel) itu pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera membenahi masalah perkebunan dan tambang ilegal yang merusak alam. Alexander mengingatkan, aktivitas perkebunan dan tambang ilegal jadi salah satu faktor yang menyebabkan bencana.

“Manusia hidup tidak sendiri melainkan bersama lingkungannya, hidup berdampingan bersama hutan dan sungai, dan mengambil manfaat secukupnya dari alam. Tidak perlu berlebihan yang dapat menyebabkan celaka dan menyebabkan bencana alam,” sebutnya.

“KLHK juga tidak bisa tinggal diam. Harus ada tindakan tegas bagi para penambang ilegal dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait di daerah harus terus dilakukan,” tambah Alexander.

Senator muda ini pun mengusulkan DPR dan Pemerintah untuk duduk bersama untuk kembali mengecek undang-undang yang berkaitan dengan alam, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, serta pertambangan. Bila ada celah yang memungkinkan tindakan ilegal, DPR dan Pemerintah diminta untuk melakukan revisi.

“Fakta Komisi IV mengungkapkan sangat banyak perkebunan dan pertambangan ilegal, harus dijadikan pertimbangan agar DPR merevisi UU terkait lingkungan hidup. Harus ada punishment yang berat bagi para pelanggar tersebut,” sebutnya.

BACA JUGA :  Kebijakan Keringanan Tagihan Listrik Bagi Pengusaha Diminta Tak Dipersulit Hal Teknis

Para pembabat hutan juga disebut harus mendapat penegakan hukum yang berat karena menimbulkan kerusakan alam. Dampaknya, masyarakat yang dirugikan atas bencana banjir dan longsor.

Alexander mengingatkan kepada DPR agar segera mengevaluasi beberapa UU terkait kerusakan lingkungan serta kerugian baik berupa materi maupun aset hidup berupa alam. Komite II DPD yang bertugas melakukan pengawasan terkait lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan akan turut berpartisipasi memberikan pemantauan.

“Saya berharap hukuman bagi perusak alam bisa lebih diperberat karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Alexander.

Seperti diketahui, banjir besar melanda 7 kabupaten/kota di Kalsel. Banjir yang merendam ribuan rumah di Kalsel itu disebut dampak dari kerusakan alam akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *