Dugaan Korupsi Proyek 488 Toilet ‘Sultan’ Bekasi, Ini Tindakan KPK!

Proses pembangunan toilet di SDN Magunjaya 04 di Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. (Foto:; Istimewa)
Proses pembangunan toilet di SDN Magunjaya 04 di Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. (Foto:; Istimewa)
Bagikan:

Bekasi – Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengaku telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Bekasi.

“Kami telah verifikasi laporan tersebut. Tim pengaduan masyarakat KPK juga membenarkan laporan tersebut dari pihak pelapor. Namun terkait materi, kami belum bisa menyampaikan laporan secara detail,” ujar Ali melalui pesan tertulis, Senin (11/1/2021)

Bacaan Lainnya

Ali Fikri mengukapkan verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah laporan masuk ke ranah tindak pidana korupsi atau bukan. Bila laporan masuk dalam kategori korupsi, Ali menilai KPK akan memproses lebih lanjut.

“KPK akan segera melakukan langkah-langkah selanjutnya dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, KPK pun akan meminta Inspektorat untuk melakukan pendampingan sebagai langkah pencegahan. Adapun pendampingan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan. Termasuk melakukan review harga perkiraan sendiri (HPS).

Bersama dengan KPK, Inspektorat memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa agar semuanya dilakukan secara wajar, transparan dan akuntabel.

“Sebagai APIP, Inspektorat merupakan aparat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi instansinya. Karena salah satu dari delapan intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah penguatan APIP,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Melihat hal tersebut, KPK mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas APIP dalam menjalankan tugas sehingga APIP dapat melakukan pendampingan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan atau proyek pemerintah daerah.

BACA JUGA :  Keluar Jalur, DPR RI Sarankan Wamenkumham Fokus Urus Kinerja Internal

Sebagai informasi, ramainya pembahasan pengadaan proyek toilet yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi karena nilai anggaran yang dianggap tidak wajar. Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp96,8 miliar untuk membangun 488 toilet sekolah. Pihak Pemkab Bekasi menilai Rp198.550.000 untuk membangun setiap toiletnya. Satu yang janggal, penunjukkan vendor pengerjaan proyek ini dilakukan tanpa melalui proses lelang. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *