Duh, 2021 BPJS Naik Lagi

<p>JAKARTA,27/11-BPJS KESEHATAN JAMIN PENYAKIT KATASTROPIK. Warga mendapatkan pelayanan pendaftaran dari petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan di Jakarta, Senin (27/11). BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit katastropik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah, setelah beredar isu di tengah masyarakat bahwa BPJS Kesehatan sudah tak menanggung lagi 8 penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia. KONTAN/Fransiskus Simbolon/27/11/2017</p>
Bagikan:

Jakarta — Rencana kenaikan BPJS nampaknya akan direalisasikan oleh permerintah tahun 2021. Meski sempat ramai kenaikan ini dipertanyakan oleh publik karena dalam masa pandemi Covid-19, namun pemerintah tetap keukeuh melanjutkan rencana tersebut.

Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau kelas mandiri, dipastikan naik pada 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020, di mana, pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran tiap peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP hanya menjadi Rp7.000 per orang, dari sebelumnya bantuan iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 setiap bulan.

Seperti diketahui, iuran peserta BPJS Kelas 3 PBPU dan BP adalah sebesar Rp 42.000. Jumlah ini sudah include subsidi dari pemerintah sebesar Rp 16.500. Jadi, setiap bulannya, peserta Kelas 3 PBPU dan BP hanya membayar Rp 25.500.

Dengan terbitnya Perpres 64/2020 tersebut, maka Peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP di tahun 2021, harus membayarkan iurannya menjadi Rp35.000 per bulan atau naik Rp 9.500.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menjelaskan, pengurangan bantuan besaran iuran yang dilakukan pemerintah dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2021 yang mengalami defisit.

Pengurangan bantuan iuran tersebut, sambung Askolani, juga dalam rangka menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini, menurut Askolani udah diamanatkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut.

“Peran pemerintah nyata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya, serta pengelolaan JKN secara komprehensif,” ujar Askolani hari ini, Senin (28/12/2020).

Sedangkan, untuk peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya mencapai 40 persen dari total pengguna BPJS atau sebanyak 96 juta rakyat miskin, pemerintah akan tetap membayarkan iuran PBI sebesar Rp42.000.

BACA JUGA :  Dorong Pembelajaran Khazanah Islam, Kemenag Kembangkan Platform Digital Berbasis Kitab Kuning

Dalam pembayaran iuran peserta PBI di tahun 2021, akan ada kontribusi pemerintah daerah (Pemda) Provinsi sebesar Rp2.000 sampai Rp2.200. Tergantung kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menjelaskan, di tahun 2021, tarif iuran BPJS Kesehatan akan tetap mengacu pada Perpres 64/2021.

Meski demikian, Muttaqien menyebut akan ada perubahan komposisi maupun jumlah untuk peserta mandiri atau peserta PBPU dan BP Kelas 3. Muttaqien menyakini akan banyak peserta yang melakukan mutasi kepesertaan. Hal ini dikarenakan, besaran iuran pemerintah yang tadinya Rp16.500 per orang setiap bulannya, menyusut menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

“Iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2021 masih akan mengikuti Perpres 64 Tahun 2020,” tutur Muttaqin.

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan 2021 yang mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020:
– Kelas 1: Rp 150.000
– Kelas 2: Rp 100.000
– Kelas 3: Rp 35.000

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *