Epidemiolog: Tracing Tak Maksimal, Penumpukan Covid Makin Meluas

Apresiasi Anies Baswedan untuk PMI DKI Jakarta yang telah mengerakkan potensi yang dimiliki, dalam mendukung penanganan COVID-19 di Jakarta.
Apresiasi Anies Baswedan untuk PMI DKI Jakarta yang telah mengerakkan potensi yang dimiliki, dalam mendukung penanganan COVID-19 di Jakarta. (Foto: Twitter Anies Baswedan)
Bagikan:

Jakarta – Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengungkapkan, aspek tracing optimalnya dilakukan hingga 80% dari kasus kontak yang teridentifikasi setiap harinya. Bila target tersebut tidak tercapai maka akan terjadi penumpukan dan ruang penyebaran virus Covid-19 ini pun semakin luas.

Dicky mengatakan, untuk protokol kesehatan juga hingga saat ini masih belum terealisasi di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun sudah digaungkan sejak awal pandemi, kelalaian dan ketidakdisiplinan masih sering terjadi.

Ia menambahkan, sederet kesalahan ini terus diulangi, maka bisa dipastikan pandemi ini tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Dicky juga memberikan gambaran, pandemi di Indonesia baru akan mereda di tahun 2024. Apalagi, strain atau mutasi virus corona saat ini telah muncul di berbagai negara, dengan tingkat keganasan dan penyebaran yang lebih tinggi.

“Kami ingatkan dan tegaskan, sekarang sudah tidak ada toleransi. Status pengendalian pandemi ini tidak terkendali. Jangankan kita yang ribuan kasus tidak terdeteksi, Brisbane yang sangat ketat pengendaliannya sangat ideal, masih kebobolan masuknya strain virus baru. Apalagi Indonesia?” tuturnya.

Bukan hanya kebobolan strain virus dari luar negeri, mutasi virus corona ini dapat tercipta di negara dengan tingkat pengendalian pandemi yang buruk. Mengingat, virus dapat leluasa menginfeksi manusia, bersarang dalam tubuh, dan keluar untuk kembali menginfeksi manusia lainnya.

“Makin lama virus berdiam di tubuh manusia, semakin besar kesempatan dia untuk bermutasi. Di Indonesia ini persoalan, sebagian besar kasus infeksi tidak terdeteksi. Masalah ini bisa terkendali jika tes, lacak, dan isolasi (TLI) memadai. Harus segera dilakukan sebelum virus ini semakin liar dan tidak terkendali,” jelasnya.

Sementara itu, Relawan Lapor Covid-19, Tri Maharani, mengungkapkan pemerintah pusat perlu memperbaiki sistem komunikasi dan transportasi untuk menangani pasien Covid-19. a Ia meminta, komunikasi antara fasilitas kesehatan level terendah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan Covid-19 tidak boleh terputus di tengah jalan.

BACA JUGA :  Eks Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacuna: AHY Jangan Lebay

“Bila Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak sanggup untuk menangani permasalahan ini, saya menyarankan untuk berkolaborasi dengan Tim Information Technology (IT),” ujarnya.

Tri mengatakan Kemenkes bisa bekerja sama dengan pihak universitas untuk membangun sistem komunikasi. Hal ini dilatarbelakangi dari laporan ruang ICU rumah sakit rujukan Covid-19 yang selalu penuh terutama di wilayah Jabodetabek.

Wanita yang berprofesi menjadi Dokter Unit Gawat Darurat (UGD) ini membagi pengalamannya pernah menelepon 69 rumah sakit di DKI Jakarta. Alhasil dari 69 rumah sakit, hanya 42 rumah sakit yang menanggapi namun semua bilang penuh. Sedangkan, 27 rumah sakit lainnya, menjawab bukan rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Padahal, Tri mendapatkan nomor-nomor itu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang terdaftar dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Selain itu, Tri mengusulkan pemerintah perlu mengatur sistem transportasi yang membawa pasien Covid-19.

“Misalnya, dari pihak puskesman terdekat menjemput pasien Covid-19 dnegan ambulasn dan diantar sampai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Jangan sampai ada kejadian, pasien Covid-19 naik taksi online. Menurut saya, itu harus cepat diperbaiki,” paparnya.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *