Fatwa Penetapan Kehalalan Produk Tetap Jadi Kewenangan MUI

Foto Logo Majelis Ulama Indonesia (Foto; The Jakarta Post)
Foto Logo Majelis Ulama Indonesia (Foto; The Jakarta Post)
Bagikan:

Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, mengungkapkan penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini disampaikan usai beredarnya informasi keliru di media sosial yang menyatakan bahwa kewenangan MUI itu digantikan perannya oleh BPJPH dalam beberapa hari terakhir.

Bacaan Lainnya

“Kami menyampaikan bahwa kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” ujar Sukoso di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.

Profesor bidang Bioteknologi ini  mengingatkan, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Bahkan dalam pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal.

“Ini sudah jelas, UU JPH maupun UU Cipta Kerja, semuanya mengatur bahwa penetapan kehalalan produk masih menjadi kewenangan MUI,” ujarnya.

Sukoso menegaskan kepada pihak-pihak yang memiliki penafsiran keliru tentang regulasi Jaminan Produk Halal agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan JPH yang ada. Hal ini harus diluruskan agar tak menyesatkan pemahaman masyarakat yang menerima informasi tersebut.

Ia menjelaskan, dengan pemahaman yang tepat dan sejalan dengan regulasi, maka publik dapat ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan Jamian Produk Halal dengan tepat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Asrorun Niam Sholeh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa dan Urusan Halal mengungkapkan, MUI sedang menuntaskan fatwa halal CoronaVac, vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac.

BACA JUGA :  Kemenkumham Sebut Kedatangan 153 WNA China Sesuai Aturan

“Kami akan segera melaksanakan sidang pleno komisi untuk membahas aspek syari dari CoronaVac. Kami juga akan melakukan pendalaman dengan tim auditor,” ujar Niam kepada media di Jakarta.

Asrorun mengungkapkan, tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin CoronaVac, mulai dari perusahaan Sinovac di Beijing (China) dan di Biofarma, Bandung (Indonesia). Sebagai informasi, pelaksanaan audit lapangan akan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi Biofatma dan tim. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *