Gaduh Tolak PPKM, Wagub Jatim: Orang Surabaya Kalau Dengar PSBB Langsung Spaneng

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak
Bagikan:

Surabaya – Penolakan warga Surabaya termasuk (Plt.) wali kotanya terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak bereaksi.

Emil meminta masyarakat Jatim, khususnya warga Surabaya tak menolak penerapan PPKM. Sebab, menurutnya, ada sejumlah perbedaan aturan antara PPKM dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia memastikan PPKM yang akan diterapkan di Jawa-Bali, berbeda dengan PSBB

Bacaan Lainnya

“Ini masalahnya, orang Surabaya kalau dengar PSBB langsung spaneng (tegang, emosi, panik). Betul enggak? Ini dibilang PSBB tapi beda,” kata Emil, Kamis (7/1/2021).

Emil menyebut, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa dan Bali yang akan mulai dilaksanakan 11 hingga 25 Januari 2021 hanya mengatur tentang pembatasan, bukan pelarangan.

“Ini sangat beda sama yang selama ini diterapkan. Jadi bukan dilarang kegiatannya, tapi dibatasi kapasitasnya,” tutur Emil.

Misalnya, lanjut Emil, pembatasan pada kegiatan perkantoran menjadi 75 persen work from home (WFH) dan hanya 25 persen yang boleh masuk kantor atau tempat kerja. Lalu kapasitas tempat makan juga dibatasi 25 persen saja. Serta pembatasan jam buka pusat perbelanjaan.

Hal itu, sambung Emil, berbeda jika dibandingkan saat PSBB beberapa waktu lalu, di mana sejumlah sektor usaha yang tak termasuk pada sektor esensial, dilarang buka. Begitu juga di mal atau pusat perbelanjaan.

“WFH 75 persen, yang ada di kantor 25 persen. Kalau PSBB, tidak ada kantor yang buka kecuali sektor yang dibolehkan. Pusat perbelanjaan [saat PSBB] biasanya toko tertentu yang boleh buka. Sekarang semua boleh buka, tapi cuma sampe pukul 19.00 WIB malam,” ucapnya.

BACA JUGA :  NTP Januari 2021 Naik, Syahrul: Kementan Sudah Jalani Fungsi

Selain itu, menurut Emil, ada pula sejumlah poin lain dari PPKM yang menurutnya justru sudah diterapkan di Jatim dan Surabaya saat ini. Di antaranya seperti sekolah dari rumah (daring), pembatasan kapasitas tempat ibadah, dan lainnya.

Untuk itu, ia pun meminta warga Surabaya tak gaduh dan mengeluhkan rencana pembatasan ini di media sosial. Masyarakat mestinya memahami lebih dahulu tujuan dan poin-poin yang diterapkan pada PPKM.

“Nah inilah, jangan kemudian, khususnya warga Surabaya, karena sudah ada yang wadul (mengadu) di medsos, ‘Pak jangan PSBB lagi’. Bukan, ini definisinya bukan (PSBB, red) begitu,” ucapnya.

Keputusan PPKM ini, kata Emil adalah kebijakan pemerintah pusat yang harus dihormati. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran forkopimda bakal segera membahas teknisnya pada hari ini, Jumat (8/1/2021).

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *