Greenpeace Nilai Pemerintah Jangan Dulu Fokus Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Ilustrasi mobil listrik berbasis baterai yang sedang mengisi energi. (Istimewa)
Bagikan:

Jakarta – Greenpeace Indonesia melihat ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam berperan mengurangi polusi udara dan menekan ketergantungan konsumsi minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Sebab pemerintah saat ini justru terlalu fokus membangun ekosistem mobil listrik alih-alih mengurangi ketergantungan publik terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

“Greenpeace menyadari bahwa peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik adalah salah satu solusi dalam menghadapi krisis iklim dan meninggalkan ketergantungan kita pada minyak bumi. Namun kami memberikan catatan kritis terhadap rencana pemerintah yang tidak secara serius mengatasi persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi,” tulis ujar Jurukampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia, Satrio Swandiko Prilianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima IJS Media Network, Kamis (4/1/2021).

Bacaan Lainnya

Satrio menjabarkan, berdasarkan data inventarisasi emisi untuk DKI Jakarta, sektor transportasi yang selama ini merupakan kendaraan berbahan bakar fosil menyumbang 32-41 persen pada musim penghujan, serta 42-57 persen pada musim kemarau, polutan PM 2.5.

BACA JUGA :  Mendikbud Kembali Imbau Sekolah Segera Terapkan Belajar Tatap Muka

“Tercatat pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 11 juta lebih. Terdiri dari 8,1 juta unit sepeda motor dan 2.8juta unit mobil penumpang dengan rata-rata 3.5  juta kendaraan berada di jalanan Jakarta setiap harinya,” imbuhnya.

Karena itu, Greenpeace Indonesia menilai daripada fokus membangun ekosistem mobil listrik lebih baik pemerintah memprioritaskan pengembangan transportasi umum massal yang didukung oleh 100 persen energi terbarukan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki, pesepeda serta penyandang disabilitas.

“Perubahan ini akan sejalan dengan pergeseran norma sosial seputar supremasi mobil dan kepemilikan mobil pribadi,” ujar Satrio.

Greenpeace justru hanya melihat program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBBI) yang menjadi prioritas pemerintah saat ini tak lebih sebagai upaya menyerap kelebihan suplai listrik yang mencapai 40 persen di sistem grid Jawa-Bali. Bahkan Greenpeace menduga akan lebih banyak lagi kelebihan suplai listrik nantinya mengingat banyaknya PLTU Batubara baru yang akan beroperasi dalam waktu dekat.

Satrio menambahkan, masa depan mobilitas yang berkelanjutan tidak berarti menggantikan satu per satu kendaraan berbahan bakar fosil  dengan kendaraan listrik. Atau pun mempertahankan pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi pada tingkat saat ini lalu mengonversinya menjadi sebuah potensi pasar kendaraan listrik.

Menurutnya, masa depan sebuah kota harus mencakup berbagai pilihan mobilitas, ketersediaan infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda yang lebih baik, dan transportasi umum bertenaga energi terbarukan yang lebih efisien.

“Sehingga dapat mengurangi permintaan penggunaan kendaraan pribadi dan pada akhirnya akan membuat kota lebih layak huni. Hal ini berarti jumlah penjualan kendaraan pribadi baru (mobil ataupun motor) harus dikurangi secara drastis, bukan justru diberikan kemudahan seperti pemberian pajak 0% yang sempat diusulkan oleh pihak Gaikindo,” tandasnya. (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *