Habib Said Abdurrahman Albagaits Soroti Serapan PEN

Habib Said Abdurrahman Albagaits
Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI Habib Said Abdurrahman Albagaits menilai ada sejumlah faktor yang menjadi pangkal serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 tidak terserap secara maksimal. Kondisi ini lebih diakibatkan karena kehati-hatian dalam menggulirkan anggaran.

“Jika kita cermati, serapan tidak sampai 90 persen. Angkanya berkisar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi. Agar di tahun 2021 tidak terjadi kembali,” terang Habib Said dalam keterangannya, Sabtu (9/1/2021).

Bacaan Lainnya

Faktor pertama adalah karena anggaran PEN juga dibiayai oleh penerimaan perpajakan yang ternyata realisasinya terus mengalami penurunan, bahkan hingga akhir 31 Desember 2020 terkontraksi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai.

BACA JUGA :  Terlalu Nurut Google Maps Mobil Nyemplung Ke Sungai

Penerimaan pajak sepanjang 2020 terkontraksi hingga 19,7 persen (yoy) yaitu Rp1.070 triliun atau 89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.

Sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp212,8 triliun atau 103,5 persen dari target Rp205,7 triliun dan turut terkontraksi 0,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp213,5 triliun.

“Kami melihat adanya pelebaran defisit. Sehingga tidak mungkin penyaluran PEN 100 persen. Dikhawatirkan defisit lebih melebar dan konsekuensi ke tambahan pembiayaan utang,” jelas Senator Asal Kalimantan Tengah.

Faktor kedua adalah adanya permasalahan di birokrasi pelaksana secara teknis yaitu kekhawatiran terhadap adanya malpraktik administrasi karena terjadi banyak penyesuaian di awal.

“Ada faktor kehati-hatian dan takut tergelincir terkait pengalokasian dana yang relatif besar. Sehingga ada beberapa pelaksana teknis yang ketakutan dan memperlambat pencairan PEN,” ungkapnya.

Faktor ketiga, turut berkaitan dengan pelaksana teknis yakni mereka masih melihat pencairan anggaran seperti kondisi normal yaitu ditumpuk di akhir sehingga pengajuan DIPA nya lambat. “Kondisi ini mayoritasi terjadi di Kementerian Kesehatan. Ini yang membuat dana tidak maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA :  Tingkat Efikasi Vaksin Covid-19 Ramai Diperbincangkan Publik, Begini Penjelasannya

Faktor keempat adalah adanya masalah pada data penerima bantuan sosial yaitu mengenai verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup lama khususnya terhadap penerima program baru seperti subsidi gaji.

Untuk diketahui, realisasi PEN Rp579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.

Kemudian juga UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *