Mahyudin Minta Pemerintah Tambah Fasilitas Isolasi Covid-19

Bagikan:

JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta Pemerintah Pusat dan Daerah mengambil langkah cepat dan tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19, karena jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan Rumah Sakit (RS) Rujukan yang tidak lagi mampu menampung pasien di beberapa daerah.

“Pandemi COVID-19 belum menunjukkan pelandaian kasus, data dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan terjadi kenaikan kasus positif harian tertinggi selama pandemi yang mencapai 9.321 kasus pada Kamis (7/1). Sehingga, total kasus menjadi 797.723 kasus dengan 23.520 diantaranya meninggal dunia,” terang Mahyudin, Sabtu (9/1/2021).

Bacaan Lainnya

BACA JUGA :  Jaga Sirkulasi Udara Bantu Cegah Penularan Covid-19

Kondisi ini, sambung Senator asal Kalimatntan Timur ini berakibat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di RS Rujukan Jabodetabek terisi 100 persen.

Pada akhirnya, banyak pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk beberapa hari,  bahkan ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS Rujukan yang sudah penuh.

“Masalah ini harus diselesaikan dari hulu, masalah pelayanan RS Rujukan ini muncul karena penyebaran COVID-19 tidak bisa ditekan, sehingga RS Rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah harus mengambil langkah tegas memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini,” ujarnya.

Dia mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur RS Rujukan di Indonesia yang menjadi pusat penanganan COVID-19, sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas seperti tempat tidur di ruang ICU.

BACA JUGA :  Surakarta Catat Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Menurut di, yang menjadi catatan, terbatasnya infrastruktur RS itu menyebabkan para tenaga medis mengalami stres dan kondisi yang sangat terganggu fisik dan mentalnya. “DPD juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar,” terangnya.

Mahyudin mendorong pemerintah segera melakukan finalisasi terkait vaksin COVID-19 dan harus segera menyelesaikan uji klinis, uji kelayakan, dan uji kehalalan vaksin, sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. “Masyarakat sudah menungu, dan diharapkan prosesnya berjalan baik. Tanpa ada kendala berarti di lapangan,” pungkasnya. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar