Imigrasi Mengaku Status Buron Djoko Tjandra Dihapus atas Permintaan Mabes Polri

Bagikan:

Kasus koruptor kelas kakap Djoko Tjandra yang menyeret banyak nama pejabat negara terus menemui babak baru.

Dalam lanjutan persidangan kasus suap mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri, Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/12/2020), mantan Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal Dirwasdakim Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sandi Andaryadi memberikan kesaksian bahwa penghapusan status buron terpidana Djoko Tjandra atas permintaan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri.

Setelah itu, sambung Sandi, nama Djoko Tjandra pun akhirnya lenyap dari sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) pada 13 Mei 2020.

Dalam kesaksiannya, Sandi menyampaikan, Ditjen Imigrasi menerima surat dari Divhubinter Mabes Polri pada 5 Mei 2020. Dalam surat disebutkan bahwa nama Djoko Tjandra yang merupakan buron Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tidak tercantum berstatus red notice dalam sistem Interpol sejak 2009.

Berdasarkan surat tersebut, Ditjen Imigrasi lalu menghapus nama Djoko Tjandra dalam Enchanced Cekal System (ECS) pada SIMKIM Ditjen Imigrasi pada 13 Mei 2020.

“Di surat itu (surat dari Divhubinter Polri), diinformasikan bahwa red notice tahun 2009 atas nama Djoko Soegiarto Tjandra sudah terhapus dari sistem basis data Interpol. (Pengahapusan dari SIMKIM) karena kami melihat bahwa rujukan untuk mencantumkan nama Djoko Tjandra itu (sebaga DPO dalam SIMKIM) merujuk pada red notice,” tegas Sandi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih penasaran dengan kesaksian Sandi tersebut, lantas menanyakan untuk penegasan atas penghapusan nama Djoko Tjandra sebagai DPO pada SIMKIM Ditjen Imigrasi. “Apakah penghapusan DPO itu tindak lanjut surat Divhubinter?” tanya JPU. “Betul,” jawab Sandi.

Sandi melanjutkan kesaksiannya. Ia menyebut, seingat dia ada dua surat dari Divhubinter, masing-masing tertanggal 4 dan 5 Mei 2020. Dua surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang sama, yakni Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Mabes Polri saat itu.

BACA JUGA :  Peneliti Temukan Bunglon Mini, Reptil Terkecil di Dunia

“Pada surat tanggal 5 disebutkan bahwa red notice (Djoko Tjandra) sudah terhapuskan dalam sistem, sehingga tidak ada rujukan atau dasar untuk menempatkan nama dalam sistem kami,” jelasnya

Sandi memaparkan, selepas nama Djoko Tjandra terhapus pada SIMKIM ternyata surat dari Kejagung pada 27 Juni 2020. Kejagung meminta agar nama terpidana Djoko Tjandra dimasukkan lagi sebagia DPO ke sistem Imigrasi, yaitu enhanced cekal system (ECS) pada SIMKIM.

Terus mengejar penjelasan Sandi, JPU kembali mencecar pertanyaan kepada Sandi. Kali ini JPU mencoba mendalami ada tidaknya pelintasan Djoko Tjandra di Indonesia berdasarkan sistem yang dimiliki Ditjen Imigrasi. Sandi menjawab, bahwa sampai saat ini Djoko Tjandra tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia lewat perlintasan resmi.

“Sampai saat ini nggak ada perlintasan resmi dari Djoko Soegiarto Tjandra,” jawab Sandi.

Sebagai informasi, Sandi Andaryadi menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal Dirwasdakim Ditjen Imigrasi periode 2018-2020. Belakangan, Sandi dipindahtugaskan hingga kini sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Utara.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *