Inilah Daftar 20 Daerah Jabar dalam Masa PPKM Jawa-Bali!

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok Humas Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok: Humas Pemprov Jabar)
Bagikan:

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai hari ini, Senin (11/1/2021). Ada 20 daerah di Jawa Barat yang masuk dalam daftar PPKM Jawa-Bali. Kang Emil menyebutkan jumlah ini lebih banyak dibanding yang diperintahkan pemerintah pusat.

“Di Jawa Barat, pemerintah pusat hanya menetapkan sekitar delapan (daerah). Kami justru lebih agresif, kami meminta dan menghitung ada 20 daerah dari 27 daerah yang wajib melaksanakan PPKM mulai hari Senin,” kata mantan wali kota Bandung itu, dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (9/1).

Bacaan Lainnya

Kang Emil menuturkan, daerah yang wajib melaksanakan PPKM ada empat kriteria, yaitu tingkat keterisian rumah sakit lebih dari 70 persen, tingkat kesembuhan di bawah persentase nasional, kasus aktif melebihi jumlah nasional, serta tingkat kematian melebihi nasional.

“Jika dia [daerah] terkena salah satu dari empat [kriteria] ini, maka dia harus ikut PPKM, bedanya hanya satu, yaitu kegiatan sosial budaya dan fasilitas umum tidak boleh beroperasi dan berkegiatan. Itu aja, lain-lain seperti ibadah boleh tapi dibatasi, ekonomi boleh tapi dibatasi, dan lain-lain,” ujar Kang Emil.

Kebijakan yang diambil Pemprov Jabar itu menikdaklanjuti arahan pemerintah pusat. Mengingat lonjakan kasus Covid-19 semakin tinggi setelah libur panjang. Hal itu disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita.

“Berat bagi saya untuk menyampaikan data ini, penambahan kasus positif harian per hari ini adalah yang tertinggi sejak awal pandemi, mencapai 9 ribu, bahkan angka ini meningkat hampir 500 hanya dalam waktu satu hari ini,” kata Wiku di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

BACA JUGA :  Resmikan 27 Kampung Tangguh, Bupati Bojonegoro Singgung Ketahanan Pangan

Pemerintah pusat rencananya akan menerapkan PPKM di pulau Jawa dan Bali mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Pada saat PPKM tempat kerja hanya boleh diisi maksimal 75 persen, belajar mengajar dilaksanakan dengan daring, kebutuhan pokok beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pemerintah juga membatasi operasional pusat perbelanjaan maksimal pukul 19.00, restoran maksimal 25 persen.

Sementara kontruksi beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan keterisian tempat ibadah maksimal 50 persen. Pemerintah juga menghentikan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya, dan moda transportasi akan diatur.

Sementara itu, Airlangga Hartato, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan memiliki empat paramater yang telah ditetapkan dalam PPKM.

“Parameter pertama adalah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebanyak tiga persen,” kata Airlangga pada saat konferensi pers di Jakarta.

“Paramater kedua adalah tingkat kesembuhan nasional di bawah rata-rata sebesar 82 persen,” imbuhnya.

“Paramater ketiga adalah tingkat kasus aktif yang di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 14 persen. Sedangkan untuk tingkat okupansi rumah sakit yang memiliki ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Airlangga juga menambahkan, pembatasan yang diatur meliputi pembatasan tempat kerja sebesar 75 persen.

“Artinya, yang diperbolehkan masuk kerja hanya 25%  atau seperempat dari pegawai yang ada.

Selain itu, pemerintah juga membatasi kegiatan belajar mengajar dan dianjurkan untuk melakukan secara daring.

“Pemerintah memberikan izin nutuk sektor esensial dan kebutuhan masyarakat namun tetap ada jam operasional, kapasitas dan menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Airlangga menuturkan bahwa pembatasan jam buka pusat perbelanjaan hingga 19:00 WIB.

“Untuk restoran, kami tegaskan hanya boleh diisi sebanyak 25 persen dari kapasitas yang ada. Kami menganjurkan untuk membeli makan melalui take away.

BACA JUGA :  Pesawat Sriwijaya Air Jatuh, Ini Kalimat Menyentuh dari PM Kanada!

Adapun tempat ibadah, Airlangga memberikan arahan tetap mengijinkan namun kapasitas maksimal handa 50 persen saja. Sementara itu, Pemerintah menghentikan sementara kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *