Jokowi Sebut Banjir Kalsel Karena Curah Hujan Tinggi, Walhi: Mending Tidak Usah ke Sini

Presiden Jokowi tiba di Jembatan Pakauman, Kabupaten Banjar pada Senin
Presiden Jokowi tiba di Jembatan Pakauman, Kabupaten Banjar pada Senin (18/1/2021). (Foto; Twitter /@Jokowi)
Bagikan:

Banjarbaru – Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan meminta Presiden RI, Joko Widodo tak menyalahkan curah hujan yang tinggi.

“Jika Pak Jokowi hanya menyalahkan curah hujan tinggi sebagai penyebab banjir Kalsel, mending tidak usah ke sini,” ujar Kisworo kepada Tempo, Senin (18/1/2021).

Bacaan Lainnya

Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH). “Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” ujarnya.

Kisworo mengatakan, sebetulnya yang diinginkan Jokowi datang ke lokasi banjir Kalsel adalah memanggil pemilik perusahaan sawit, tambang,, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH).

“Kami menginginkan ada dialog terbuka antara Jokowi, rakyat dan organisasi masyarakat (ormas) sipil,” tambahnya.

Pada kunjungan kerja di Kalsel, Senin (18/1/2021), Jokowi mengatakan, bencana alam berupa banjir di Kalsel adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir. Jokowi menambahkan, curah hujan tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air.

Kisworo menilai, banjir besar di Kalimantan Selatan terjadi bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

“Saya menyarankan dan meminta Presiden Jokowi untuk datang langsung ke Kalimantan Selatan. Bila masih menganggap provinsi ini masih Indonesia, saya meminta sumber daya alam Kalsel juga perlu diperhatikan dan jangan dikuras saja,” ujar Kisworo kepada media.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Meninjau Lokasi Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

“Saat ini, Provinsi Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis, konflik agraria juga luar biasa. Saya minta Presiden Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih menjadi bagian dari Indonesia. Kami masih mencintai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor,” imbuhnya

Menurut data dari Walhi, terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif di tahun 2020 saja. Bahkan tak sedikit, perusahaan besar meninggalkan tanpa reklamasi. Bukan hanya itu, banyak perkebunan kelapa sawit yang ditebang sehingga mengurangi daya serap tanah.

“Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *