Jokowi Tak Kunjungi Kalsel, Walhi: NKRI, Bukan Negara Kesatuan Republik Investor

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono. (Foto; Istimewa)
Bagikan:

Banjarmasin – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono meminta Presiden Joko Widodo untuk datang langsung ke Kalimantan Selatan. Presiden RI disarankan untuk menyaksikan langsung bencana yang disebabkan oleh izin pertambangan dan perkebunan sawit serampangan.

Dalam beberapa hari terakhir, ia menilai, banjir besar di Kalimantan Selatan terjadi bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

“Saya menyarankan dan meminta Presiden Jokowi untuk datang langsung ke Kalimantan Selatan. Bila masih menganggap provinsi ini masih Indonesia, saya meminta sumber daya alam Kalsel juga perlu diperhatikan dan jangan dikuras saja,” ujar Kisworo kepada media.

“Saat ini, Provinsi Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis, konflik agraria juga luar biasa. Saya minta Presiden Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih menjadi bagian dari Indonesia. Kami masih mencintai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor,” imbuhnya

Menurut data dari Walhi, terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif di tahun 2020 saja. Bahkan tak sedikit, perusahaan besar meninggalkan tanpa reklamasi. Bukan hanya itu, banyak perkebunan kelapa sawit yang ditebang sehingga mengurangi daya serap tanah.

“Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.

Menurut dari BPBD Kalsel merilis data harian, akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

BACA JUGA :  Nama Ganda Jadi Penyebab Telat Bayar Insentif untuk Relawan BNPB

Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor telah mengumumkan, saat ini wilayahnya berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *