Jubir Wapres: Pemerintah Tak Akan Vaksinasi Sebelum Ada Fatwa MUI

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi
Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi
Bagikan:

Jakarta – Polemik kehalalan vaksin asal China, Sinovac yang digunakan pemerintah RI dalam program vaksinasi nasional Covid-19 masih ramai diperbincangkan

Juru Bicara Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat sebelum mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Bacaan Lainnya

“Intinya gini, pemerintah tak akan memvaksinasi sebelum ada fatwa dari MUI,” ujar Masduki, Selasa (5/1/2021).

Masduki menilai fatwa MUI menjadi hal yang mutlak diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

Ia pun membantah bila pemerintah dianggap mengabaikan peran fatwa MUI mengenai vaksinasi Covid-19. Terlebih, saat ini vaksin tengah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia

“Karena vaksinnya sudah dikirim ke berbagai daerah. Ketika vaksin dikirim ke berbagai daerah, ada yang menilai berarti pemerintah sudah tak memperhatikan halal dan tidak. Enggak, itu gak benar,” kata Masduki.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan pihak yang berkaitan dengan proses uji vaksin tersebut. Seperti BPOM, LPPOM MUI hingga Majelis Fatwa MUI.

Masduki menyebut, peran BPOM adalah melihat efektivitas dan berbahaya atau tidaknya vaksin ketika digunakan masyarakat.

“Lalu soal halal dan tak halal itu MUI. Itu semuanya jadi perhatian prosedur pemerintah sebagai tahapan yang harus dilalui,” kata Masduki.

Gelombang pertama vaksinasi ini melingkupi tiga kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan, kepala daerah, dan tokoh masyarakat.

(Nad/IJS)

Bagikan:
BACA JUGA :  Kebakaran di Sumsel, Dua Orang Alami Luka Bakar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *