Kapolri Idham Azis: Singkat Menjabat Tapi Sarat Peristiwa Penting

Kapolri Idham Azis
Kapolri Idham Azis
Bagikan:

Jakarta – Sosok Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham Azis ramai menjadi perbincangan public selama beberapa pekan ini.

Sebelum pergantian tahun 2021, Kapolri mendapat sorotan tajam, terutama dari kalangan umat Islam dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) pasca tertembaknya 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Cikampek KM 50.

Kejadian yang kemudian memantik reaksi banyak pihak, termasuk dari media-media diluar negeri yang memberikan laporan penembakan ini.

Kembali ia mendapat sorotan saat penangkapan imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, HRS datang ke Polda Metro Jaya pada Minggu (13/12/2020), setelah sebelumnya tak memenuhi panggilan polisi sebagai saksi, pada 1 dan 7 Desember lalu. Ia dipanggil terkait dengan kerumunan yang ditimbulkan oleh acara pernikahan putrinya, Shafira Najwa Shihab, yang kemudian dilanjutkan dengan acara Maulid Nabi pada tanggal 14 November 2020. Belum sempat memenuhi panggilan, Rizieq dan lima orang lain yang terlibat dalam kegiatan dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/12/2020).

Selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pukul 00.15. Usai diperiksa, HRS langsung ditahan di rutan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Saat keluar dari ruang pemeriksaan di ruang Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ia terlihat mengenakan baju oranye bertuliskan tahanan. Dia juga sempat mengangkat kedua tangannya yang terikat cable ties saat digiring penyidik masuk ke mobil tahanan.

Tercatat beberapa kantor berita luar negeri seperti Reuters, Nikkei Jepang, dan ABC Australia melaporkan kasus ini dalam pemberitaan mereka.

Lagi-lagi, nama Kapolri menjadi perbicangan di awal tahun 2021, saat pemerintah mengumumkan secara resmi pembubaran FPI. Ia ikut hadir saat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) membacakan pengumuman itu. Apalagi kemudian ia mengeluarkan maklumat.

Maklumat Kapolri dengan nomor: Mak/1/I/2021 tersebut terkait tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Termasuk larangan bagi masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan (share) konten terkait FPI.

Meski belum lama menjabat sebagai Kapolri, sejak dilantik pada 1 November 2019 menggantikan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri saat ini, hingga memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021, namun banyak hal-hal besar, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang berhubungan dengan institusi yang dipimpinnya, selama dirinya menjadi Kapolri.

Lalu seperti apa sosok Idham Azis dan perjalanan kariernya selama ini di Polri? Berikut beberapa fakta tentang Idham yang memiliki karir cemerlang di Kepolisian, terutama saat tergabung dalam tim Bareskrim Polri, yang Virality News kumpulkan dari beberapa sumber.

Pertama, memiliki karir Kepolisian cemerlang dan cepat memperoleh kenaikan pangkat yang cepat.

BACA JUGA :  Kuburan Penuh, Pemda DKI Gali lagi 17 Ribu Makam Covid-19

Dengan sederet pengalamannya, pada 3 Oktober 2014 hingga 28 Februari 2016, Idham Azis menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada 23 September 2016 hingga 20 Juli 2017, Idham Azis ditugaskan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kariernya terus meroket dan ia dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya lalu kemudian dimutasi menjadi Kabareskrim.

Pangkatnya pun naik yang sebelumnya masih sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Sebagai Kabareskrim, Idham menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto yang dimutasi menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Keputusan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019. Surat tersebut telah ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol Eko Indra Heri.

Saat pengangkatannya sebagai Kapolri, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, nama Idham Azis yang diusulkan berdasarkan surat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Surat yang diberikan kepada Jokowi, kemudian Jokowi memilih Idham Azis lalu meneruskan surat itu kepada DPR. Neta S Pane menyebut surat Kompolnas maupun Surat Presiden ke DPR tersebut cacat administrasi.

“Kemudian, Presiden memilih nama Idham Azis dan meneruskan surat itu ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan di Komisi III. Tapi, surat Kompolnas mau pun Surat Presiden ke DPR itu cacat administrasi,” kata Neta dalam keterangannya Rabu, 23 Oktober 2020.

Neta mengungkapkan, berdasarkan ketentuan Kompolnas, masa dinas calon Kapolri minimal dua tahun. Sedangkan masa dinas Idham Azis belum mencapai dua tahun.

“Untuk itu, IPW mendesak Komisi III DPR harus menolak uji kepatutan untuk calon Kapolri Idham Azis dan mengembalikan Surat Presiden tersebut agar calon Kapolri yang ditetapkan Presiden sesuai ketentuan,” ungkap Neta.

Sementara, DPR RI telah menerima Surat Presiden untuk pengangkatan Idham Aziz sebagai Kapolri, untuk menggantikan Tito Karnavian.

“Sudah masuk (Supres pengangkatan) ke DPR dan setelah Komisi III terbentuk akan di-fit and proper test,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco kala itu.

Kedua, Idham Azis berhasil melumpuhkan gembong teroris paling di cari di Indonesia, Dr Azhari.

Idham Azis yang lahir di Kendari, Sulawesi Tengah, 30 Januari 1963 adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada1988. Ia dikenal memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang reserse.

Idham dikenal berprestasi dalam hal melumpuhkan teroris. Pada 9 November 2005 silam. Ia bersama timnya berhasil melumpuhkan gembong teroris, Dr Azhari, di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur.

Atas prestasinya ini, setelah bergabung dalam tim Bareskrim, Idham memperoleh kenaikan pangkat dari Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Sutanto.

Ketiga, Ikut terlibat dalam pengejaran teroris di Poso.

Sehari setelah berhasil melumpuhkan gembong teroris Dr Azahari, pada 10 November 2005, Idham Azis mendapat perintah berangkat ke Poso. Ia pun langsung terbang ke Poso dari Surabaya untuk bergabung dengan tim Tito Karnavian yang sudah ada di sana.

BACA JUGA :  LaNyalla: KIH Berdampak Positif buat UMKM

Per 12 November 2005, Idham resmi menjadi Wakil Ketua Satgas Bareskrim Poso mendampingi Tito Karnavian.

Keempat, Banyak tangani kasus-kasus besar dan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, terutama menjelang Pilpres dan Pemilu 2019.

Selama 18 bulan menjabat posisi Kapolda Metro Jaya, Idham masih menyisakan banyak kasus yang belum terselesaikan. Akan tetapi, lulusan Angkatan Kepolisian (Akpol) 1988 itu juga telah berhasil mengungkap kasus-kasus yang terjadi selama masa kepemimpinannya.

Salah satu kasus yang belum terungkap hingga sampai saat ini ialah kasus penyiraman air keras yang terjadi pada 11 April 2017 yang lalu. Kasus itu menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sudah hampir 3 tahun, polisi masih belum mampu mengungkap pelaku dibalik kejadian tersebut.

Pada akhir tahun 2018, Idham sempat menyatakan, memang masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya kasus Novel Baswedan. Kala itu ia mengatakan masih terus berupaya mengungkap kasus Novel.

Tidak hanya itu, deretan kasus mandek lainnya ialah kasus kematian yang menimpa Akseyna Ahad Dori yang tewas mengambang di Danau Kenanga Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada 26 Maret 2015. Hingga saat ini, itu masih menyisahkan tanda tanya mengenai perkembangan kasus tersebut.

Kasus serupa lainnya mengenai kematian mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul, Tri Ari Yani Puspo Arum alias Arum, 22, di kamar kos di Jalan Haji Asmad Ujung, Perumahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, Senin 9 Januari 2017.

Kemudian, rentetan teror bom molotov juga terjadi yang menimpa berbagai politikus maupun jajaran birokrat lainnya. Pada 6 Agustus 2018 yang lalu, teror bom molotov terjadi di rumah politikus PDIP, Kapitra Ampera.

Lalu, teror bom molotov di rumah juga menimpa politikus PKS, Mardani Ali Sera, pada 19 Juli 2018. Dan yang terakhir, teror bom molotov Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, pada 9 Januari 2019 lalu.

Idham mengatakan, dalam menangani kasus ada tingkat kesulitannya masing-masing. Ada yang bisa diselesaikan dengan mudah, ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, setiap kasus mempunyai rintangan yang berbeda.

Idham mengatakan, meski beberapa kasus masih belum terselesaikan, ada kasus-kasus yang sudah diselesaikan proses hukumnya. Contohnya adalah pembunuhan satu keluarga di Jalan Bojong Nangka 2 RT 002 RW 07, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan itu dilakukan oleh Haris Simamora yang merupakan saudara dari korban.

BACA JUGA :  PP Muhammadiyah Imbau Tidak Gelar Tarawih Berjamaah

Kemudian kasus yang menimpa wartawan Muhhamadiyah TV, Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi (43). Ia ditemukan tewas di dalam tong sampah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan berhasil ditemukan oleh kepolisian.

Kepemimpinan Idham juga berhasil mengungkap kehobongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet yang kala itu diduga mengalami pemukulan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian, mengungkap kasus mafia tanah di wilayah Bekasi, dan persoalan Gedung Samsat Jakarta Timur.

Pada 21 April 2016, Idham berhasil membongkar gudang makanan kedaluwarsa di Jalan Raya Dadap Prancis Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara itu, juga berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 1.434 kilogram yang dicampur limbah ikan asin pada 30 Juli 2017. Kasus lainnya yang berhasil diungkap ialah pembunuhan wanita hamil asal Thailand berinisial JP yang dibunuh suaminya di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada 25 Mei 2018.

11 Desember tahun 2018, Kasus ITE berupa penjualan blanko e-KTP secara daring dengan pelaku berinisial NI juga berhasil diungkap. Lalu, jajaran Polres Jakarta Barat berhasil menangkap Hercules untuk memberantas premanisme.

Kelima, Idham Azis tidak pernah berkenan menerima anggotanya di rumah dinasnya

Sebelum dilantik, Idham Azis mengatakan jika dia menjadi Kapolri, dia tidak akan pernah menerima anggotanya datang ke rumah dinasnya di Jl. Pattimura, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Idham, saat pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI mengunjungi kediamannya.

“Kalau ada urusan, kau di kantor saja. Kalau ada urusan kau WA (WhatsApp) saja, sama saja. Karena yang menghadap itu cuma tiga (tujuannya), minta jabatan, mempertahankan jabatan, atau minta sekolah,” kata Idham.

Selain itu, Idham menjelaskan, dia benar-benar patuh terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal itu juga ia terapkan kepada anaknya.

“Anak saya ini pernah ditilang. ‘Tangkap, proses’, saya bilang. Saya hanya ingin menunjukkan ‘kau bukan anak siapa, tapi kau harus taat aturan main’,” tegas Idham.

Sementara itu, istri Idham Azis, Fitri Handari mengatakan, suaminya itu bukanlah sosok yang bisa menerima ‘titipan’ sekalipun dari dia.

“Di lingkungan polisi bahwa Pak Idham cukup keras tidak bisa ditembus istri. Sejauh ini gak ada yang nitip ke saya,” ungkap Fitri.

Selain itu, Fitri juga mengatakan tak pernah ikut campur dengan urusan Idham di Institusi Polri. Menurutnya, dia sudah memiliki kepentingannya masing-masing dalam hal pekerjaan.

“Saya tidak perlu cawe-cawe dan memang selama ini, sejak suami saya berdinas, saya tidak pernah ikut campur urusan dinas. Silakan, dan memang saya tidak juga terlibat dan tidak punya kepentingan di situ untuk membantu ini itu tidak ada,” terang Fitri.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *