Kapolri Keluarkan Maklumat Larang Akses dan Share Konten Terkait FPI

Kapolri Idham Azis keluarkan maklumat
Kapolri Idham Azis keluarkan maklumat
Bagikan:

Jakarta – Setelah pemerintah secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni; Mendagri, Menkumham, Menkominfo plus tiga lembaga pemerintah, yakni; Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, kini Kapolri, Idham Azis juga mengeluarkan maklumat hari ini, Jumat (1/1/2021).

Maklumat Kapolri dengan nomor: Mak/1/I/2021 tersebut terkait tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Termasuk larangan bagi masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan (share) konten terkait FPI.

Ada empat poin maklumat tersebut. Berikut poin-poinnya:

Pertama, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Kedua, guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kemudian, masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Polri akan mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

BACA JUGA :  Penumpang Bayar 200 perak Karena Jarak Dekat, Sopir Angkot Hampir Jatuh Pingsan

Masyarakat juga diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian,” demikian poin ketiga maklumat tersebut.

“Demikian maklumat ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutup Kapolri.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *