Kasus Covid-19 Semakin Meningkat di DKI Jakarta, Anggota Dewan: DKI Perlu Tarik Rem Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Bagikan:

Jakarta – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta perlu mengambil kebijakan emergency brake alias tarik rem darurat akibat semakin tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta beberapa pekan ini.

“2 pekan saja agar (kasus Covid-19, red) melandai dulu. Pilihan yang sulit di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk,” kata Mujiyono, Sabtu (2/1/2021).

Mujiyono menambahkan, positivity rate atau Persentase positif Covid-19 terpantau sebesar 12,3 persen selama sepekan terakhir. “Positivity ratenya harus di bawah 10 persen,” tutur dia.

Kemarin, sambung Mujiyono, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat penambahan 1.956 kasus Covid-19 baru di Ibu Kota. Dengan begitu, saat ini tercatat ada 15.871 kasus positif Covid-19 yang aktif di Jakarta, di mana para penderitanya masih dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri.

Kondisi semakin mendesak Pemprov DKI menarik rem darurat lantaran ada libur Hari Raya Natal dan tahun baru 2021. Mujiyono mengatakan, pada 18-26 Desember 2020 sebanyak 79,694 orang tercatat pergi keluar Jakarta menggunakan kereta api.

Jumlah penumpang pesawat udara pada Bulan Desember, kata dia, meningkat 20 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan rata-rata keberangkatan per harinya 83-85 ribu orang.

Selain itu, 483.072 kendaraan juga tercatat meninggalkan Ibu Kota pada periode 23-25 Desember 2020. Mujiyono menyebut lonjakan kasus Covid-19 pada awal Januari 2021 sangat mungkin terjadi. “Mengingat mereka yang bepergian akan kembali masuk kerja,” ucap dia. 

Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan kebijakan rem darurat harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Namun, ia tak menutup kemungkinan rem darurat diambil.

”Kalau nanti memang sudah melebihi dari standar terkait R0, kasus aktif, dan lain-lain, bisa saja emergency break ditarik kembali,” kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin lalu (28/12/2020).

BACA JUGA :  Diisolasi di Aceh, Ketua DPD RI Minta Aktivitas Kapal Rusia Dipantau

Sebaliknya, lanjut Riza, jika kondisi pandemi Covid-19 membaik, tak menutup kemungkinan pula Pemprov DKI akan memberlakukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

Ia mengatakan dalam setiap rapat, Gubernur Anies Baswedan berdiskusi perihal kondisi pandemi terkini dengan berbagai pihak, seperti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pusat, serta para pakar dan ahli.

“Jadi, semua keputusan itu sangat bergantung pada fakta dan data,” ungkap Reza.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *