Kemenkumham Bakal Bebaskan Napi, Cegah Penularan Covid-19

Bagikan:

Jakarta – Rencana untuk membebaskan narapidana (napi) melalui program asimilasi kembali disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham). Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebarakn Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Ditjen PAS terus berusaha mengakomodir seluruh hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terlebih di masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah dan berdampak luas terhadap semua segi kehidupan masyarakat,” ujar Dirjen PAS Reynhard Silitonga dalam keterangan resminya, Jumat (1/1/2020).

Menurutnya kebijakan tersebut sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun Permenkumham ini, sambungnya, merupakan penyempurnaan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.

BACA JUGA :  Kemendagri Sebut Ormas Bukan Ancaman, Tapi Mitra Pemerintah

Ia pun menjelaskan, penyempurnaan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana setelah dibebaskan di tengah pandemi Covid-19. Sebab sebelumnya terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi.

“Poin penyempurnaannya ada di syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi. Kemudian pembatasan tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak pada WNA, serta menerbitkan Keputusan secara daring yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan,” terangnya.

Reynhard memastikan, asimilasi tidak akan diberikan kepada napi narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Kemudian asimilasi juga tidak diberikan kepada napi dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun,” sambungnya. (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *