Kemenlu Butuh Penyelidikan Seaglider satu bulan, Gubernur Sulawesi Selatan: Itu Mata-mata

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (Foto: Istimewa)
Bagikan:

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI akhirnya memberikan tanggapannya terkait ditemukannya unmanned underwater vehicle (UUV) yang ditemukan oleh nelayan di Kepulauan Selayar.

UUV yang kemudian diidentivikasi oleh TNI AL sebagai Seaglider saat ini masih diteliti di Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Ancol, Jakarta Utara.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan pihak berwenang lainnya terkait penyelidikan seaglider asing tersebut.

“Kemlu akan berkoordinasi dengan pihak TNI AL serta otoritas terkait lainnya guna mendapatkan informasi yg lebih rinci setelah penelitian selesai dilakukan,” kata Faizasyah saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (5/12/2021).

Faizasyah mengatakan penyelidikan masih membutuhkan waktu sekurang-kurangnya satu bulan. Ia juga mengatakan Kemlu masih menunggu penelitian TNI AL dan otoritas terkait guna mendapat informasi lebih rinci terkait benda asing tersebut.

Sementara itu, sampai saat ini TNI AL masih belum bisa memastikan negara pemilik seaglider. Saat ini, Meski begitu, TNI AL menyatakan seaglider adalah salah satu peralatan di bidang kelautan yang memang bisa digunakan di industri pertahanan dan militer, seperti sebagai pembuka jalan kapal selam di wilayah laut dalam.

Di tempat lain, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menuding seaglider itu milik China. Ia mensinyalir keberadaan drone di daerah itu merupakan aktivitas mata-mata sehingga patut diwaspadai.

“Itu mata-mata. Kami sudah berkoordinasi dengan Danlantamal, Angkatan Laut (terkait penemuan drone itu),” ujar Nurdin.

Nurdin menuturkan pihaknya telah mengajukan komplain atau protes kepada pemerintah China soal seaglider itu.

“Sekarang itu kami sudah komplain nota diplomatik ke kedutaan besar China,” ujarnya usai mengikuti rapat kerja pelaksanaan kegiatan anggaran 2021 dan evaluasi kegiatan 2020.

BACA JUGA :  Polisi Tanggapi Video Viral Anak-anak Main di Atap JPO Tol Cawang

Padahal, nota diplomatik hanya bisa diajukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemlu RI.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *