Keterlambatan Pengetatan PPKM dan Sistem Komunikasi Buruk di Masa Pandemi Covid-19

Ilustrasi lalu lintas jalan saat pandemi diberlakukan PPKM Jawa-Bali.
Ilustrasi lalu lintas jalan saat pandemi diberlakukan PPKM Jawa-Bali. (Foto: Jasa Marga)
Bagikan:

Jakarta – Pandu Riono, salah satu pakar dan epidemiolog kesehatan dari Universitas Indonesia sudah meminta pemerintah pusat memberlakukan pembatasan aktivitas secara serentak di seluruh pulau Jawa.

Menurutnya, pembatasan kegiatan di tingkat kota maupun kabupaten tak membantu membendung penyebaran virus Covid-19. Hal ini dikarenakan tingginya mobilitas masyarakat terutama di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Bacaan Lainnya

Ia menyarankan, pemerinta supaya mencari cara cepat dan tepat untuk menambah tenaga medis dan ruang perawatan sesuai standar WHO. Pandu meyakini, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hanya mengurangi penyebaran Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan saja.

“Saya memprediksi, rumah sakit akan penuh dalam beberapa pekan ke depan karena dampak libur akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Relawan Lapor Covid-19, Tri Maharani, mengungkapkan pemerintah pusat perlu memperbaiki sistem komunikasi dan transportasi untuk menangani pasien Covid-19. a Ia meminta, komunikasi antara fasilitas kesehatan level terendah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan Covid-19 tidak boleh terputus di tengah jalan.

“Bila Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak sanggup untuk menangani permasalahan ini, saya menyarankan untuk berkolaborasi dengan Tim Information Technology (IT),” ujarnya.

Tri mengatakan Kemenkes bisa bekerja sama dengan pihak universitas untuk membangun sistem komunikasi. Hal ini dilatarbelakangi dari laporan ruang ICU rumah sakit rujukan Covid-19 yang selalu penuh terutama di wilayah Jabodetabek.

Wanita yang berprofesi menjadi Dokter Unit Gawat Darurat (UGD) ini membagi pengalamannya pernah menelepon 69 rumah sakit di DKI Jakarta. Alhasil dari 69 rumah sakit, hanya 42 rumah sakit yang menanggapi namun semua bilang penuh. Sedangkan, 27 rumah sakit lainnya, menjawab bukan rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

BACA JUGA :  Tanggapi JK soal Kritik Pemerintah, PPP Soroti Kebijakan Penegakan Hukum

Padahal, Tri mendapatkan nomor-nomor itu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang terdaftar dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Selain itu, Tri mengusulkan pemerintah perlu mengatur sistem transportasi yang membawa pasien Covid-19.

“Misalnya, dari pihak puskesman terdekat menjemput pasien Covid-19 dnegan ambulasn dan diantar sampai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Jangan sampai ada kejadian, pasien Covid-19 naik taksi online. Menurut saya, itu harus cepat diperbaiki,” paparnya.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *