Ketersediaan Vaksin Tak Sebanding dengan Permintaan, Anggota DPR Usulkan Ini

Presiden Jokowi saat disuntik Vaksin Sinovac di Istana Merdeka Jakarta
Presiden Jokowi saat disuntik Vaksin Sinovac di Istana Merdeka Jakarta (Foto: Instagram / Jokowi)
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk mengamankan kebutuhan vaksin Covid-19 bagi rakyat Indonesia. Vaksin yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 426 juta dosis vaksin. Salah satu upayanya adalah mengimpor vaksin, salah satunya buatan Sinovac Biotech. Perusahaan farmasi China itu mengembangkan vaksi bernama CoronaVac.

Selain itu pemerintah juga bakal membeli vaksin buatan Bio Farma, Pfizer, Sinopharm, Moderna, dan AstraZeneca. Persoalannya, ketersediaan vaksin global belum mencukupi. Sementara itu, produksi vaksin dalam negeri menurut Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, baru baru pada kuartal III-2021.

Vaksin Merah Putih produk Bio Farma itu masih menunggu bibit vaksin atau seed dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada kuartal I-2021. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPR Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko, “Kemandirian vaksin sangat penting, karena isu global dan krusial saat ini, ketersediaan vaksin tak sebanding dengan permintaan,” ujar Singgih.

Vaksin merah putih merupakan inisiatif Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan tujuh lembaga lainnya. Dari tujuh lembaga yang terlibat, lima di antaranya merupakan perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia (UI), UGM, Universitas Padjadjaran (Unpad), ITB dan Universitas Airlangga. Sementara dua lembaga lain ialah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan LIPI yang berada di bawah Kemenristek.

Singgih mendorong Bio Farma dan pihak-pihak terkait, terus melakukan penelitian dan alternatif-alternatif lain, seperti vaksin maupun obat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ia juga mengingatkan keberhasilan program vaksinasi dalam situasi wabah sangat bergantung pada efektifitas program tes, telusur, isolasi, dan karantina yang ditunjang strategi 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan).

“Penegakan protokol kesehatan ini sangat penting sebelum terbentuknya herd immunity, masyarakat harus sadar mengenai hal itu. Ditunjang dengan ketegasan pemerintah daerah untuk mendisiplinkan warganya dalam menjalankan protokol kesehatan,” imbuh Singgih.

BACA JUGA :  Gagas Holding dan Restrukturisasi, Ini Pesan Bustami Zainuddin untuk Kementerian BUMN

Tanpa penegakan protokoler kesehatan, masyarakat terus menganggap sepele wabah yang mengakibatkan sulitnya memutus sirkulasi penularan virus, “Menyepelekan wabah membuat warga menjadi kurang hati-hati, yang membuat mereka rentan terpapar virus corona,” imbuhnya.

Edukasi dan sosialisasi mengenai virus corona dan protokol kesehatan, menurut Singgih menjadi kunci pencegahan, sebelum vaksin benar-benar tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengatakan pemahaman yang keliru mengenai Covid-19 membuat masyarakat menjadi panik, “Justru kepanikan dan ketakutan itu membuat imun masyarakat menurun,” jelasnya.

Masyarakat butuh informasi yang mengedukasi dan positif, semisal kabar dari para penyintas mengenai virus tersebut, “Bagaimana para penyintas sembuh bisa memotivasi masyarakat dan mengenali virus corona dengan baik,” kata Singgih.

Ia melihat yang terjadi saat ini justru sebaliknya, pemberitaan yang menakutkan dari media dan diulang-ulang oleh masyarakat menciptakan ketakutan massal, yang justru kontraproduktif. Bahkan bisa mengancam kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga cenderung melihat Covid-19 seperti flu biasa, yang membuat masyarakat menganggap remeh wabah. Ia meminta pemerintah dan media massa tak henti mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat lebih berhati-hati namun juga tidak cemas berlebihan.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *