Komite I DPD Minta Pemda Jemput Bola Urus Data Kependudukan Korban Bencana

Bagikan:

JAKARTA – Sejumlah daerah sedang dilanda bencana alam yang menyebabkan banyak rumah warga terdampak, termasuk surat-surat data kependudukan. Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY meminta pemerintah daerah (pemda) membuka posko terpadu untuk mengurus surat-surat kependudukan warga yang hilang.

“Kita tahu bencana alam sedang melanda beberapa daerah seperti longsor di Sumedang dan Sukabumi, banjir besar di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, sampai banjir dan longsor di Manado,” ujar Ahmad Bastian, Senin (18/1/2021).

Bacaan Lainnya

Bastian pun menyampaikan dukacita kepada korban meninggal maupun luka-luka akibat bencana-bencana tersebut. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai bencana alam, di musim penghujan ini.

BACA JUGA :  Ingin Dijadikan Waketum Demokrat Versi KLB, Mantan Wakapolri Tolak Tawaran Moeldoko

“Saya turut berbelasungkawa untuk para korban bencana alam. Kepada masyarakat di mana pun harus tetap waspada karena bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja,” kata Bastian.

Sebagai anggota Komite I DPD RI yang mempunyai bidang tugas pengawasan terhadap Pemda, permukiman dan kependudukan itu, Bastian menyoroti soal dokumen-dokumen milik korban bencana yang kemungkinan besar tidak berhasil diselamatkan. Hal tersebut dinilai akan menyulitkan masyarakat terdampak bencana sebab untuk mengurus segala sesuatu, dokumen kependudukan menjadi syarat utama.

“Pada saat terjadi bencana, korban hanya menyelamatkan diri tanpa mampu menyelamatkan barang berharga seperti ijazah, akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan atau bahkan ATM serta surat-surat berharga lainnya,” sebut Bastian.

“Korban menjadi semakin kesulitan untuk menghidupi diri karena surat-surat berharga hilang, apalagi untuk korban longsor dan banjir yang sudah kesulitan menyelamatkan barang-barang” imbuhnya.

Bastian pun mengimbau kepada Pemda untuk mulai melakukan pendataan kepada korban bencana yang kehilangan data-data kependudukan. Sebab hilangnya surat-surat kependudukan dan dokumen berharga lainnya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Berdasarkan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, korban bencana alam berhak mendapat fasilitas untuk pendataan dan penerbitan ulang dokumen-dokumen kependudukan,” tutur Bastian.

Untuk itu, senator Dapil Lampung ini meminta kepada Pemda melalui dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Dukcapil agar mempermudah pengurusan data-data kependudukan bagi korban bencana. Bastian juga meminta petugas Dukcapil melakukan jemput bola dengan mendatangi para korban, termasuk yang berada di pengungsian.

“Masyarakat yang menjadi korban bencana sudah menderita atas kondisi mereka. Pemda sebisa mungkin harus meringankan beban mereka dengan jemput bola mendatangi mereka untuk mengurus surat-surat atau dokumen kependudukan,” imbaunya.

Bastian meminta agar masyarakat yang terkena bencana diberi kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang. Menurutnya, korban bencana tidak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan untuk mendapatkan kembali surat-surat kependudukannya.

“Karena sekarang kan sudah sistem elektronik untuk e-KTP sehingga hanya perlu menunjukkan sidik jari karena datanya sudah ada dalam database. Jadi sudah tidak perlu repot pengantar RT/RW atau surat kehilangan karena kalau datanya sudah ada di database hanya tinggal menerbitkan kembali saja,” ungkap Bastian.

Selain mendatangi warga secara personal, Pemda juga diminta membuat posko terpadu pengurusan data-data kependudukan dan surat-surat berharga. Bastian mengatakan posko terpadu bisa lintas dinas sehingga semakin memudahkan warga yang menjadi korban bencana.

“Posko terpadu bagi korban bencana bisa di pengungsian atau kantor pemerintahan di daerah. Selain Dukcapil, dinas dan instansi lain bisa juga bergabung seperti BPN supaya warga yang kehilangan akta tanah juga bisa sekaligus mengurusnya,” kata mantan Anggota DPRD Lampung Selatan tersebut.

BACA JUGA :  Waspada! Kasus Covid-19 di Sejumlah Wilayah Indonesia Masih Tinggi

“Pemda juga harus menyediakan hotline untuk kepengurusan dokumen-dokumen ini. Karena data kependudukan bisa digunakan untuk mengurus surat-surat berharga lain, termasuk urusan di Bank,” tambah Bastian.

Bastian menyebut hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan warga yang menjadi korban bencana. Korban bencana alam memerlukan kemudahan untuk menata kehidupannya kembali.

“Hilangnya surat-surat berharga seperti ijazah, buku rekening, akta kelahiran tentu akan menjadi masalah di kemudian hari. Alangkah sangat membantu dan meringankan warga apabila pemda membuka layanan khusus kebencanaan untuk memudahkan kepengurusan surat-surat berharga seperti tersebut di atas,” tutup Bastian. (ijs/elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *