Komite II DPD Ingatkan Kementerian PUPR Perbaiki Urusan Saluran Air di Food Estate

Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus
Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus
Bagikan:

JAKARTA – Komite II DPD RI yang membidangi urusan pertanian berharap agar program food estate di Sumba Tengah, NTT, bisa membantu ketahanan pangan nasional. Lumbung pangan di Sumbah Tengah baru saja mendapat kunjungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami berharap food estate di Sumba Tengah, NTT, bisa membantu terwujudnya ketahanan pangan nasional. Saya rasa jika dikerjakan dengan baik bersama food estate di Sumut dan di Kalteng, target pemerintah agar terciptanya Indonesia berdaulat pangan bisa cepat terealisasi,” ungkap Anggota Komite II DPD, Alexander Fransiscus, Jumat (26/2/2021).

Bacaan Lainnya

Di tahap awal, lumbung pangan di Sumba Tenah diterapkan di lahan seluas 5.000 hektar (ha). Lumbung pangan itu terdiri dari 3.000 ha lahan yang ditanami padi dan 2.000 ha ladang ditanami jagung.

Saat ini food estate di Sumba Tengah terbagi menjadi 5 zona yakni zona 1 di Desa Umbu Pabal, zona 2 di Desa Umbu Pabal Selatan, zona 3 di Desa Elu, zona 4 di Desa Makatakeri dan zona 5 di Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan. Alexander menyebut, program food estate di NTT sangat membantu warga setempat.

“Petani di Sumba Tengah merasa terbantu dengan program jangka panjang food estate. Program food estate sangat berdampak terhadap perekonomian petani karena bisa memangkas biaya produksi. Ini artinya, program food estate sudah mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat,” sebut Alexander.

Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke lokasi food estate di Sumba Tengah pada Selasa (23/2) mengatakan food estate di NTT akan diperluas hingga 10.000 ha dengan pembagian 5.600 ha untuk padi dan 4.400 ha untuk jagung. Alexander meminta pemerintah segera menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

BACA JUGA :  Jaga Ketahanan Pangan, LaNyalla Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Subsidi

“Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta agar Kementerian PUPR menambah pembangunan sumur bor dan embung karena persoalan sumber air masih menjadi masalah di NTT. Kami juga mendukung jika pembangunan waduk atau bendungan bisa menjawab persoalan sumber air untuk menunjang food estate di Sumba Tengah,” kata anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Bangka Belitung itu.

“Komite II juga berharap Kementerian Pertanian segera merealisasi apa yang menjadi kebutuhan petani food estate Sumba Tengah mengenai kekurangan alat mesin pertanian (alsitan), terutama traktor. Ini akan berdampak pada produktivitas hasil tani,” sambung Alexander.

Dengan adanya food estate, pemerintah berharap agar petani di Sumba Tengah bisa panen padi dua kali dalam setahun, dan satu kali panen jagung atau kedelai. Alexander pun mengimbau kepada provinsi-provinsi lain berbenah diri agar bisa menyusul NTT, Sumut, dan Kalteng menjadi food estate.

“Semoga dengan adanya food estate, kesejahteraan di Sumba Tengah dan NTT meningkat karena 34% kemiskinan ada di Sumba Tengah. Dengan adanya food estate, panen diharapkan bisa lebih dibandingkan sebelumnya,” ucap senator muda ini.

“Komite II mendorong agar proyek lumbung pangan bisa berhasil sehingga daerah lain termotivasi untuk meningkatkan kesiapannya agar dipilih pemerintah pusat menjadi lokasi food estate lainnya,” tambah Alexander.

Sementara itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Presiden Jokowi yang serius mengerjakan program food estate. DPD RI akan ikut memantau pelaksanaan program lumbung pangan tersebut.

“Project-project food estate hadir untuk memastikan ketahanan pangan kita terjamin. DPD RI melalui Komite II dan juga para senator di dapil-dapil terkait akan ikut memantau jalannya pelaksanaan food estate agar program ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar LaNyalla. (elz/ijs)

BACA JUGA :  BMKG: Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Guncang NTT dan Maluku Barat, Tak Berpotensi Tsunami
Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *